Jaksa Terbaik Kejati Sulsel akan Diturunkan Kawal Pilkada Serentak
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 12:34 WIB
loading...
Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel di Jalan Urip Sumiharjo Makassar. Foto : SINDOnews/Doc
A
A
A
MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel beserta jajarannya akan turut aktif dalam menyukseskan Pilkada serentak di 12 Kabupaten Kota di Sulsel. Jaksa terbaik akan dilibatkan dalam sentra gakumdu. Baca : Penyelidikan Kasus Korupsi PDAM Dihentikan Sementara
Kepala kejati Sulsel, Dr Firdaus Dewilmar, mengaku pihaknya sudah memberikan arahan pada para jaksa terbaik yang nantinya akan dilibatkan dalam sentra gakumdu. Upaya preventif diharapkan dapat dilakukan jauh sebelum masalah muncul. Termasuk dengan melibatkan intelijen Kejaksaan.
"Saya kira Pilkada tahun ini sangat berat. Makanya sesuai amanat bapak Jaksa Agung, kita di Sulsel ini sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk ikut menyukseskan Pilkada serentak yang kita ketahui akan dilangsungkan dimasa pandemi. Sangat berat, penuh dengan tantangan, sehingga sudah saya katakan pada para Jaksa yang nantinya akan dilibatkan dalam sentra gakumdu. Kita minta agar bekerja dengan baik, problem akan banyak yang muncul karenanya upaya preventif harus didahulukan," urai Firdaus kepada SINDOnews.
Firdaus tak menampik akan banyak problem yang dapat timbul pada pilkada serentak dimasa pandemi tahun ini. Mulai dari ancaman kesehatan masyarakat selaku pemilih dibilik-bilik suara, masalah protokol kesehatan di TPS-TPS, masalah kampanye dimasa pandemi serta potensi membludaknya laporan pelanggaran pilkada kemungkinan akan terjadi.
Meski begitu, jaksa berpangkat dua bintang besi tersebut, tetap mengimbau dan mengingatkan agar daksa dijajaran Kejati Sulsel tidak mencoba-coba untuk bermain politik dan mengabaikan prinsip netralitas seorang Jaksa. Baca Juga : Kejati Dalami Penyebab Banjir Bandang Lutra, Sebut Ada Aktivitas Somel Kayu
Firdaus mengatakan, jaksa yang kedapatan berpolitik dan melanggar prinsip netralitas Jaksa dalam pilkada serentak 2020 nanti, akan ditindak tegas. Ancaman pencopotan dan penundaan kenaikan jabatan akan siap menanti para Jaksa yang tidak menjaga netralitasnya.
"Saya ingatkan jangan ada jaksa yang coba-coba melanggar prinsip netralitas. Jaksa harus netral dalam pilkada serentak di 12 kabupaten kota di Sulsel. Saya tidak maen-maen. Yang kedapatan, kita janjikan sanksi tegas," tandasnya. Baca Lagi : Komisioner Komjak Minta Kejaksaan Tinggi Cari Sarjana Hukum Terbaik
Sebelumnya Ketua KPU Sulsel Faisal Amir menuturkan jika pilkada yang akan digelar nanti merupakan Pilkada yang berbeda dari Pilkada di tahun-tahun dan masa-masa sebelumnya. "Pilkada yang kita hadapi ini merupakan pilkada yang sangat berbeda, ini sejarah baru dalam sejarah pilkada Indonesia, makanya memang Pilkada kita ini harus benar-benar memastikan kesiapan new normal live dimasa pandemi," ujarnya.
Kepala kejati Sulsel, Dr Firdaus Dewilmar, mengaku pihaknya sudah memberikan arahan pada para jaksa terbaik yang nantinya akan dilibatkan dalam sentra gakumdu. Upaya preventif diharapkan dapat dilakukan jauh sebelum masalah muncul. Termasuk dengan melibatkan intelijen Kejaksaan.
"Saya kira Pilkada tahun ini sangat berat. Makanya sesuai amanat bapak Jaksa Agung, kita di Sulsel ini sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk ikut menyukseskan Pilkada serentak yang kita ketahui akan dilangsungkan dimasa pandemi. Sangat berat, penuh dengan tantangan, sehingga sudah saya katakan pada para Jaksa yang nantinya akan dilibatkan dalam sentra gakumdu. Kita minta agar bekerja dengan baik, problem akan banyak yang muncul karenanya upaya preventif harus didahulukan," urai Firdaus kepada SINDOnews.
Firdaus tak menampik akan banyak problem yang dapat timbul pada pilkada serentak dimasa pandemi tahun ini. Mulai dari ancaman kesehatan masyarakat selaku pemilih dibilik-bilik suara, masalah protokol kesehatan di TPS-TPS, masalah kampanye dimasa pandemi serta potensi membludaknya laporan pelanggaran pilkada kemungkinan akan terjadi.
Meski begitu, jaksa berpangkat dua bintang besi tersebut, tetap mengimbau dan mengingatkan agar daksa dijajaran Kejati Sulsel tidak mencoba-coba untuk bermain politik dan mengabaikan prinsip netralitas seorang Jaksa. Baca Juga : Kejati Dalami Penyebab Banjir Bandang Lutra, Sebut Ada Aktivitas Somel Kayu
Firdaus mengatakan, jaksa yang kedapatan berpolitik dan melanggar prinsip netralitas Jaksa dalam pilkada serentak 2020 nanti, akan ditindak tegas. Ancaman pencopotan dan penundaan kenaikan jabatan akan siap menanti para Jaksa yang tidak menjaga netralitasnya.
"Saya ingatkan jangan ada jaksa yang coba-coba melanggar prinsip netralitas. Jaksa harus netral dalam pilkada serentak di 12 kabupaten kota di Sulsel. Saya tidak maen-maen. Yang kedapatan, kita janjikan sanksi tegas," tandasnya. Baca Lagi : Komisioner Komjak Minta Kejaksaan Tinggi Cari Sarjana Hukum Terbaik
Sebelumnya Ketua KPU Sulsel Faisal Amir menuturkan jika pilkada yang akan digelar nanti merupakan Pilkada yang berbeda dari Pilkada di tahun-tahun dan masa-masa sebelumnya. "Pilkada yang kita hadapi ini merupakan pilkada yang sangat berbeda, ini sejarah baru dalam sejarah pilkada Indonesia, makanya memang Pilkada kita ini harus benar-benar memastikan kesiapan new normal live dimasa pandemi," ujarnya.
(sri)
Lihat Juga :
