Kompak Serap Aspirasi Warga Makassar, Ini yang Dilakukan Legislator PDIP
Sabtu, 10 Juni 2023 - 22:59 WIB
loading...
Anggota DPRD dari PDIP Sulsel, menyerap aspirasi warga Tamalanrea, Kota Makassar, Sabtu (10/6/2023). Foto/SINDOnews/Abdoellah Anicolha
A
A
A
MAKASSAR - Anggota legislator dari PDIP, kompak menyerap aspirasi warga Tamalanrea, Kota Makassar, Sabtu (10/6/2023). Mereka mendampingi Ketua DPD PDIP Sulsel, Andi Ridwan Wittiri yang juga anggota DPR dari Fraksi PDIP, di Kompleks Bung Permai Tamalanrea, Kota Makassar.
Baca juga: Ini Makna dan Pesan Pancasila bagi Kader PDIP Sulsel
Mereka yang hadir yakni Anggota komisi VIII DPR, Samsu Niang dari daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel II, anggota Komisi E DPRD Sulsel Risfayanti Muin, dan wakil ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile yang juga Ketua DPC PDIP Kota Makassar. "Saya memiliki anggota DPR RI, DPRD Kabupaten, Provinsi jadi gampang koordinasi," kata Andi Ridwan Wittiri.
Dia juga menceritakan, lahir tidak langsung hebat namun ada proses sampai menjadi anggota DPR, dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat jika menginginkan itu. "Kalau kita memiliki kemauan pasti kita bisa. Saya menjadi anggota DPR hanya memiliki dua modal jujur dan berani karena saya bukan anak pejabat," katanya.
Baca juga: 23 Gadis Manado Dijual untuk Layanan Ranjang, Ini Fakta yang Diungkap Polda Sulut
Lebih lanjut Andi menyampaikan, sejak menjadi anggota DPR sudah beberapa aspirasi masyarakat dijalankan, terutama memberikan bantuan kepada masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki meteran listrik.
"Kalau ada keluarga menelepon seluruh Indonesia saya akan layani. Alhamdulillah sudah ada lampu jalan, begitu juga di Gowa kami baru saja resmikan rumah warga yang baru menikmati lampu," beber Andi.
Setelah memaparkan apa yang dia kerjakan selama menjadi anggota DPR, salah seorang warga Kompleks Bung Permai Tamalanrea mengeluhkan persoalan Jaminan Kesehatan atau BPJS yang lambang, saat melakukan pemeriksaan pelayanannya lambang.
Baca juga: Sabu Ditemukan Ditimbun di Dalam Kampus, Ini Penjelasan Universitas Negeri Makassar
"SOP BPJS masih meresahkan warga. Saya pernah berdebat dengan dokter, orang bisa datang satu kali melakukan pemeriksaan tapi disuruh datang berkali-kali. Padahal kesehatan ini hak dasar masyarakat yang dibutuhkan," singkatnya
Menanggapi tersebut anggota Komisi VIII DPR, Syamsu Niang mengatakan, pelayanan seperti ini bukan hanya di Makassar terjadi tapi hampir seluruh Indonesia sehingga pihaknya akan terus menekan pemerintah agar memberikan pemahaman kepada pasien.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Risfayanti Muin melanjutkan jika pelayanan rumah sakit harus komprehensif. "Tidak harus bolak-balik kecuali ada pemeriksaan spesifik. Konsul penyakit dalam ke jantung (pasti harus dijadwal) kalau yang lain bisa (satu hari)," singkatnya.
Baca juga: Ini Makna dan Pesan Pancasila bagi Kader PDIP Sulsel
Mereka yang hadir yakni Anggota komisi VIII DPR, Samsu Niang dari daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel II, anggota Komisi E DPRD Sulsel Risfayanti Muin, dan wakil ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile yang juga Ketua DPC PDIP Kota Makassar. "Saya memiliki anggota DPR RI, DPRD Kabupaten, Provinsi jadi gampang koordinasi," kata Andi Ridwan Wittiri.
Dia juga menceritakan, lahir tidak langsung hebat namun ada proses sampai menjadi anggota DPR, dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat jika menginginkan itu. "Kalau kita memiliki kemauan pasti kita bisa. Saya menjadi anggota DPR hanya memiliki dua modal jujur dan berani karena saya bukan anak pejabat," katanya.
Baca juga: 23 Gadis Manado Dijual untuk Layanan Ranjang, Ini Fakta yang Diungkap Polda Sulut
Lebih lanjut Andi menyampaikan, sejak menjadi anggota DPR sudah beberapa aspirasi masyarakat dijalankan, terutama memberikan bantuan kepada masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki meteran listrik.
"Kalau ada keluarga menelepon seluruh Indonesia saya akan layani. Alhamdulillah sudah ada lampu jalan, begitu juga di Gowa kami baru saja resmikan rumah warga yang baru menikmati lampu," beber Andi.
Setelah memaparkan apa yang dia kerjakan selama menjadi anggota DPR, salah seorang warga Kompleks Bung Permai Tamalanrea mengeluhkan persoalan Jaminan Kesehatan atau BPJS yang lambang, saat melakukan pemeriksaan pelayanannya lambang.
Baca juga: Sabu Ditemukan Ditimbun di Dalam Kampus, Ini Penjelasan Universitas Negeri Makassar
"SOP BPJS masih meresahkan warga. Saya pernah berdebat dengan dokter, orang bisa datang satu kali melakukan pemeriksaan tapi disuruh datang berkali-kali. Padahal kesehatan ini hak dasar masyarakat yang dibutuhkan," singkatnya
Menanggapi tersebut anggota Komisi VIII DPR, Syamsu Niang mengatakan, pelayanan seperti ini bukan hanya di Makassar terjadi tapi hampir seluruh Indonesia sehingga pihaknya akan terus menekan pemerintah agar memberikan pemahaman kepada pasien.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Risfayanti Muin melanjutkan jika pelayanan rumah sakit harus komprehensif. "Tidak harus bolak-balik kecuali ada pemeriksaan spesifik. Konsul penyakit dalam ke jantung (pasti harus dijadwal) kalau yang lain bisa (satu hari)," singkatnya.
(eyt)
Lihat Juga :
