Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta: Jangan Sampai Bacaleg Perindo Berurusan dengan Hukum
loading...
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengingatkan agar bacaleg Partai Perindo jangan sampai berurusan dengan hukum. Foto/MPI/Dimas Choirul
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta , Effendi Syahputra mengingatkan agar bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo jangan sampai berurusan dengan hukum.
Hal itu ditegaskan Effendi saat memberikan sambutan dalam acara Konsolidasi Bacaleg Partai Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023).
"Saya tidak ingin di masa kepemimpinan saya, ada Bacaleg Partai Perindo yang tersangkut (masalah hukum). Apalagi masuk penjara karena urusan sepele," ungkapnya.
Pasalnya, lanjut Effendi, masalah hukum terkait aturan main bacaleg masih menjadi persoalan. Untuk itu, dia tidak ingin para bacaleg Partai Perindo tersandung masalah hukum mengenai hal-hal terkait pelanggaran Pemilu 2024
Guna mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para bacaleg dengan mengundang pemateri dari KPU dan Bawaslu DKI Jakarta hari ini.
"Ini juga penting karena banyak aturan-aturan yang sebagian bacaleg tidak paham. Nanti ditanyakan (ke Bawaslu) sejauh mana yang boleh dan tidak, ini implikasinya hukum," ucapnya.
Hal itu ditegaskan Effendi saat memberikan sambutan dalam acara Konsolidasi Bacaleg Partai Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023).
"Saya tidak ingin di masa kepemimpinan saya, ada Bacaleg Partai Perindo yang tersangkut (masalah hukum). Apalagi masuk penjara karena urusan sepele," ungkapnya.
Pasalnya, lanjut Effendi, masalah hukum terkait aturan main bacaleg masih menjadi persoalan. Untuk itu, dia tidak ingin para bacaleg Partai Perindo tersandung masalah hukum mengenai hal-hal terkait pelanggaran Pemilu 2024
Guna mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para bacaleg dengan mengundang pemateri dari KPU dan Bawaslu DKI Jakarta hari ini.
"Ini juga penting karena banyak aturan-aturan yang sebagian bacaleg tidak paham. Nanti ditanyakan (ke Bawaslu) sejauh mana yang boleh dan tidak, ini implikasinya hukum," ucapnya.
(hab)
Lihat Juga :
