Hasil Survei dan Banyak Tokoh Gabung Buat Ketua DPP Optimis Warga Malang Dukung Partai Perindo

MALANG - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Bidang Hukum Internal Christophorus Taufik optimis gaung partai politik yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 di Malang raya meningkat. Pasalnya selama ini Partai Perindo mulai dilirik beberapa tokoh dengan latarbelakang beragam karena visi misinya.

Chris, sapaan akrabnya juga memaparkan bagaimana hasil survei beberapa lembaga survei juga menempatkan Partai Perindo mampu berbicara banyak menjelang Pemilu 2024. Maka ia percaya hal itu juga bakal terjadi di Malang raya, sebagaimana ia maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) Perindo di DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang raya.

"Kalau lihat animo masyarakat, lihat perkembangan hasil survei, dan melihat tokoh-tokoh berbagai latar belakang yang bergabung, optimis kita menjadi lebih meningkat," ucap Christophorus Taufik dikonfirmasi pada Jumat malam (19/5/2023).

Baca juga: Jatim Dilanda Bediding, Begini Penjelasan BMKG

Dirinya mencontohkan ketika melakukan pertemuan dengan warga di Jalan Pesantren, Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang warga berkomitmen mendukung langkah Partai Perindo di Pemilu 2024. Oleh karena itu ia tak sungkan untuk turut meminta bantuan ke warga yang bersimpati mengawal suara mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kita lebih berbicara mengenai bagaimana penguatan dari sisi TPS, bagaimana mereka bisa berperan serta dan sebagainya," ungkap dia.

Ia pun mendorong Partai Perindo di Kabupaten Malang bisa meraih kursi di parlemen supaya kepentingan - kepentingan dan suara rakyat kecil di tingkat Kabupaten Malang, bisa diakomodasi menjadi sebuah kebijakan yang berpihak ke masyarakat. Pasalnya momen mencetuskan suatu kebijakan atau regulasi yang berpihak ke rakyat, tak lain melalui perwakilan di parlemen.

"Saya bicara dengan mereka juga mau tidak mau untuk mewujudkan semua itu ya Perindo di Kabupaten harus ada wakilnya yang duduk, supaya bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh warga setempat, dan itu harus jadi satu kesatuan juga, di provinsi dan di DPR RI," tukasnya.