alexametrics

Kader PDI-P Dilarang Terima Uang Jelang Pilkada di Papua

loading...
Kader PDI-P Dilarang Terima Uang Jelang Pilkada di Papua
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melarang kadernya untuk menerima uang menjelang Pilkada Papua dan Papua Barat. (Ilustrasi/Sindonews)
A+ A-
SORONG - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) mulai melakukan seleksi fit and proper test terhadap 111 pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Provinsi Papua dan Papua Barat di Hotel Belagri, Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (9/4/2016)

Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, diikuti masing-masing untuk Provinsi Papua diikuti 54 pasangan calon di 11 kabupaten, dan untuk Provinsi Papua Barat diikuti 57 pasangan calon kepala daerah, diantaranya pasangan Gubernur Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI-P, Komaruddin Watubun mengatakan, dalam kegiatan fit and propert test kali ini, seluruh kader Partai PDI-P diberikan peringatan tegas agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan nama baik partai menjelang pilkada serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat.



"Seluruh struktur Partai jangan menggunakan proses pilkada ini untuk cari uang, begitu saya tahu terbukti saya pecat, itu harus diingatkan betul," ungkap Komaruddin Watubun kepada MNC MEDIA di Sorong, Sabtu (9/4/2016).

Menurut Komaruddin PDI-P, sama sekali tidak meminta mahar kepada seluruh bakal calon, karena menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih itu hanya melakukan seleksi secara resmi dan sesuai aturan perundangan yang berlaku dan meminta tim sukses untuk tidak bermain mata dengan kader Partai PDI-P.

"Tidak boleh ada kong kalikong antara tim sukses dan partai karena akan ada sanksi tegas. Semua harus ikut mekanisme yang resmi- resmi saja dan tim sukses jangan gunakan struktur Partai untuk kongkalingkong dengan tim sukses semua ikut mekanisme yang resmi - resmi saja," tegas Komaruddin Watubun.

Pelaksanaan fit and proper test bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk 111 pasangan calon, dilaksanakan mulai 9-10 April 2016.
(sms)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak