Tantangan Berat Penyelenggara Pemilu, Gelar Pilkada di Tengah Pandemi

SOLO - Pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah situasi pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi pemerintah, aparat keamanan dan penyelenggara pemilu. Pesta demokrasi lima tahunan ini harus tetap berjalan sukses tanpa menimbulkan resiko.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Pilkada Serentak Jateng 2020 Aman dan Bergembira Tanpa Provokasi", yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Rabu (22/7/2020).

Diskusi yang digelar PWI Surakarta bersama Polda Jateng , KPU Provinsi Jateng dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), menghadirkan empat pembicara. Yakni Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Presidium Mafindo Anita Wahid, Ketua KPU Provinsi Jateng Yulianto Sudrajat dan Pengamat Politik dan Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riwanto.

Sejumlah wartawan dari berbagai media, memantau jalannya diskusi dari area Gedung Monumen Pers, di Kota Solo. Untuk wilayah Jateng, pilkada serentak akan digelar di empat kota dan 17 kabupaten. Dalam diskusi, mengemuka terkait penerapan protokol kesehatan yang mutlak harus diterapkan agar pilkada tidak menjadi klaster baru dalam kasus COVID-19. Persoalan lainnya adalah kemungkinan turunnya tingkat partisipasi, maupun potensi pelanggaran aturan pemilu.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan, pihak terkait akan diajak berkoordinasi untuk memastikan, bahwa penerapan protokol kesehatan harus diterapkan dalam setiap tahapan pilkada.

"Polisi yang bertugas juga sudah dibekali 13 langkah penerapan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, cuci tangan, baju lengan panjang, dan sebagainya. Sebelum menertibkan masyarakat, polisi harus tertib menerapkan protokol," tandas Ahmad Lutfi.(Baca juga : Achmad Purnomo Beri Sinyal Mundur dari Dunia Politik )

Untuk pengamanan pilkada, ada 14.575 personel yang diterjunkan Polda Jateng, plus backup 720 anggota Brimob. Mereka akan mem-back up pengamanan di 44.385 TPS di seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkada.

Presidium Mafindo Anita Wahid menyoroti fenomena hoaks yang selalu marak di setiap helatan pilkada. Dari penelusuran Mafindo, menjelang Pilkada 2018, produksi hoax tiap bulan selalu lebih dari 60 berita. Bahkan di bulan April mencapai 101 informasi palsu.

Sementara di Oktober sebanyak 111 informasi palsu. Lainnya di kisaran angka 70 hingga 80 berita palsu. "Hoaks sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Namun saat ini, dengan perkembangan teknologi digital, hoaks jadi lebih mudah disebar, jangkauannya luas dan cepat, biayanya murah. Kerap berisi tentang black campaign, atau informasi yang menyerang pihak tertentu. Di Indonesia, isu agama, ras, ideologi paling banyak untuk materi hoaks," jelas Anita Wahid.

Di dunia politik, hoaks kerap digunakan sebagai senjata untuk menyerang kubu lawan.
Namun target utama dari penyebaran hoaks adalah masyarakat umum, yang akan menerima informasi-informasi palsu tersebut, hingga akhirnya mempercayai berita palsu yang disebarkan menjadi kebenaran.