Tinjau Kali Ciliwung, Heru Budi Terima Keluhan Warga Soal Surat Kepemilikan Lahan Hilang
loading...
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau permukiman di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023). Foto: MPI/Riyan Rizki Roshali
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau permukiman di bantaran Kali Ciliwung , Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023). Kunjungan itu untuk melihat langsung peta pembebasan lahan yang dijadikan perluasan Kali Ciliwung.
Dia bertemu dan mendengar curhatan warga soal hambatan dalam proses pembebasan lahan. Heru Budi mendapati bahwa adanya keluhan terkait kehilangan surat kepemilikan lahan akibat banjir.
Baca juga: Heru Budi Ungkap Penyebab Proyek Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun
“Memang ada beberapa poin dan beberapa hal yang masih ada kendala. Pertama, warga suratnya hilang. Ini sedang diproses Kepala Kantor Pertanahan asalkan ada surat keterangan dari kepolisian semoga bisa diproses,” ujar Heru Budi di lokasi.
Surat kehilangan itu untuk mengurus sertifikat rumah sehingga pembebasan lahannya segera diproses. Namun, banyak warga yang kehilangan surat-suratnya.
Tanpa surat kepemilikan lahan yang sah, Pemprov DKI akan kesulitan membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan ke warga. “Kemarin katanya sudah ada 12 yang SPH. Nah, tadi dengan Ibu RW juga menyampaikan memang surat hilang rupanya juga sama sesuai dengan mereka tinggal itu lebih mudah diproses,” katanya.
Tak hanya itu, dia juga mendapati adanya luasan lahan tidak sesuai dengan luas tanah yang tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Itu nanti tersendiri yang mana mudah diselesaikan dalam waktu dekat,” ujar Heru Budi.
Dia bertemu dan mendengar curhatan warga soal hambatan dalam proses pembebasan lahan. Heru Budi mendapati bahwa adanya keluhan terkait kehilangan surat kepemilikan lahan akibat banjir.
Baca juga: Heru Budi Ungkap Penyebab Proyek Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun
“Memang ada beberapa poin dan beberapa hal yang masih ada kendala. Pertama, warga suratnya hilang. Ini sedang diproses Kepala Kantor Pertanahan asalkan ada surat keterangan dari kepolisian semoga bisa diproses,” ujar Heru Budi di lokasi.
Surat kehilangan itu untuk mengurus sertifikat rumah sehingga pembebasan lahannya segera diproses. Namun, banyak warga yang kehilangan surat-suratnya.
Tanpa surat kepemilikan lahan yang sah, Pemprov DKI akan kesulitan membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan ke warga. “Kemarin katanya sudah ada 12 yang SPH. Nah, tadi dengan Ibu RW juga menyampaikan memang surat hilang rupanya juga sama sesuai dengan mereka tinggal itu lebih mudah diproses,” katanya.
Tak hanya itu, dia juga mendapati adanya luasan lahan tidak sesuai dengan luas tanah yang tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Itu nanti tersendiri yang mana mudah diselesaikan dalam waktu dekat,” ujar Heru Budi.
(jon)
Lihat Juga :
