KPK Didesak Usut Harta Kekayaan Mantan Bupati OI

INDRALAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut harta kekayaan mantan Bupati Ogan Ilir, Sumsel, Marwardi Yahya karena diduga tidak sesuai dengan lembaran berita negara pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK belum lama ini .

LHKPN itu disampaikan sebagai laporan harta kekayaan berakhirnya masa jabatan sebagai Bupati Ogan Ilir.

"Diduga masih banyak harta kekayaan Mawardi Yahya yang tidak sesuai dengan LHKPN. Karenanya sudah saatnya KPK melakukan pengusutan untuk mengetahui apakah harta lainnya masih ada yang belum dimasukkan dalam LHKPN," ujar Koordinator Nusantara Coruption Watch (NCW) Gobuan Harahap di Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Menurut temuan NCW, Mawardi Yahya memiliki rumah mewah seharga Rp75 miliar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kapal pesiar, villa mewah di kawasan Puncak, rumah mewah di Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, rumah mewah di Jalan Musyawarah Palembang, Gedung Percetakan di Palembang, puluhan armada bus, perkebunan sawit di Banyuasin dan lainnya.

"Semua harta kekayaan itu diduga diperoleh secara tidak wajar, dan tidak semua dicantumkan dalam LHKPN," ujarnya.

Menurutnya, harta itu sebagian telah dialihkan atas nama pihak ke tiga, antara lain anak Mawardi Yahya, AW Noviadi.

Indikasi ini bisa terlihat dari harta kekayaan (LHKPN) yang dilaporkan AW Noviadi Mawardi Yahya sebagai calon Bupati Ogan Ilir memiliki kekayaan Rp20,3 miliar.

"Patut dicurigai dari mana asal muasal harta sebanyak itu mengingat yang bersangkutan baru berusia 26 tahun. Kapan dia berbisnis, apa bidang usahanya," ujar Gobuan.

Dia menduga ada praktik pencucian uang yang dilakukan Mawardi Yahya kepada puteranya. Untuk itu, selain mengusut harta Mawardi Yahya, KPK perlu mengusut asal muasal harta kekayaan AW Noviadi Mawardi Yahya.

Hingga saat ini Mawardi Yahya maupun puteranya belum memberikan klarifikasi. Dua ponsel Mawardi Yahya yang dihubungi 08127123XXX dan 082178147XXX dalam keadaan tidak aktif.