900 Anggota Korem 071 Wijayakusuma Siap Amankan Pilkada

PEKALONGAN - 900 lebih anggota TNI Korem 071 Wijayakusuma Purwokerto disiapkan untuk pengamanan pilkada di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan oleh Danrem 071 Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto, usai gelar pasukan dalam persiapan Pilkada 2015 di lapangan Mataram Kota Pekalongan, Senin (30/11/2015) siang.

"Kami siapkan lebih dari 900 anggota untuk melakukan pengamanan Pilkada 2015 ini. Sebab ada 4 daerah di wilayah kami yang menggelar pilkada, sehingga kami atur sedemikian rupa," kata Danrem 071 Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto.

Sementara itu, untuk pengamanan di wilayah Kabupaten/Kota Pekalongan, pihaknya menyiapkan sekitar 375 anggota TNI. Mereka merupakan anggota Kodim 0710 Pekalongan.

"Mereka akan bersinergi dengan anggota Polri yang bertugas di lokasi yang sama. Selain itu anggota koramil juga siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu rekan-rekan Polri," terangnya.

Pihaknya juga mengaku bahwa TNI bersikap netral dalam setiap adanya penyelenggaraan pemilu. Selain itu, jajaran TNI tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis.

"Ini sesuai intruksi Panglima TNI. Kalau ada anggota TNI yang melanggar, akan ditindak tegas sesuai aturan yang ada," tandasnya.

Pihaknya mengaku siap membantu jajaran Polri dalam melaksanakan pengamanan Pilkada 2015 di Kabupaten/Kota Pekalongan.

Selain itu, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"TNI Polri bersinergis untuk menjaga keamanan dan kondusifitas selama pilkada berlangsung, yakni melakukan pencegahan dengan deteksi dini oleh babinkamtimas dan babinsa. Sehingga bisa dilakukan pencegahan upaya yang mencoba mengacaukan keamanan dalam pilkada ini," terangnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Pekalongan, Prijo Anggoro, mengaku sudah mengusulkan adanya posko bersama pilwakot. Nantinya, posko tersebut akan diisi oleh perwakilan pasangan calon serta tokoh masyarakat.

"Posko itu dapat digunakan untuk bermusyawarah jika muncul masalah di lapangan. Jadi akan ada perwakilan dari tim paslon dan tokoh masyarakat. Kalau ada masalah bisa dibicarakan, dan dicegah bersama antar tim paslon dengan tokoh masyarakat, yang nanti bisa menengahi," pungkasnya.