Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Partai Perindo Target Satu Fraksi di DPRD Sulsel
loading...
DPW Partai Perindo Sulsel menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dihadiri semua 24 DPD kabupaten/kota di Makassar, Selasa (4/4/2023). Foto: SINDOnews/Muhaimin Sunusi
A
A
A
MAKASSAR - Partai Perindo Sulsel optimistis bisa meningkatkan perolehan kursi di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Berbagai strategi disiapkan untuk mencapai target tersebut.
Sekretaris DPW Perindo Sulsel, Hilal Syahrim mengatakan, partainya sebenarnya menargetkan bisa mendudukkan satu kader setiap Dapil. Namun ia realistis bisa membentuk satu fraksi di DPRD Sulsel.
"Kita realistis bisa membentuk satu fraksi di DPRD Sulsel. Minimal 5 sampai 6 kursi. Perolehan itu juga sebenarnya sudah naik dari Pileg musim lalu, yang saat ini baru mendudukkan satu kader," kata Hilal.
Hilal menuturkan, partainya sementara menggodok Bacaleg di 11 daerah pemilihan (Dapil) di DPRD Sulsel. Meski antusias tokoh dan figur yang mai mendaftar, pihaknya tetap melakukan penyeleksian ketat.
"Alhamdulillah, beberapa Dapil sudah hampir rampung. Khusus di Dapil Makassar B, itu sudah lengkap. Dapil ini sudah aman," ujarnya.
Sementara di Dapil lain masih terus berproses. Khususnya Bacaleg perempuan yang harus memenuhi kuota 30 persen. Hilal menyebut, hal ini yang masih terus digodok di sejumlah daerah.
"Saya kira partai lain juga mengalami persoalan yang sama ya. Bahwa sangat sulit mencari petarung perempuan sebagai Bacaleg. Tapi InsyaAllah, kita akan terus mencari yang bisa membawa suara," bebernya.
Penerapan saksi partai secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pileg nanti, menjadi senjata Perindo untuk mengamankan suaranya. Saat ini, dewan pimpinan ranting (DPRt) di kelurahan/desa sudah diminta untuk merekrut saksi.
Ketua DPW Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan sudah menginstruksikan, DPD kabupaten/kota diminta untuk membentuk DPRt di setiap kelurahan/desa, dan merekrut saksi di setiap TPS. Soal biayanya, akan ditanggung oleh DPP.
“Saya kira konsekuensinya jelas. Kalau mereka tidak ada saksi, kita tidak mungkin membayar. Sehingga pembagian kerja kita dengan struktur yang ada di tingkat bawah siapkan orang. Soal biaya itu dari pusat,” jelasnya.
Dia menargetkan, partainya bisa menempatkan minimal satu saksi di setiap TPS. Apalagi di Sulsel, sebanyak 26.218 TPS sesuai dengan data KPU Provinsi.
“Mungkin sama dengan dana saksi kemarin. Mungkin Rp200-250 juta. Kita target seluruh TPS. Artinya kalau ada orang, pasti kita bayar. Kemarin kita lakukan itu,” tandasnya.
Sekretaris DPW Perindo Sulsel, Hilal Syahrim mengatakan, partainya sebenarnya menargetkan bisa mendudukkan satu kader setiap Dapil. Namun ia realistis bisa membentuk satu fraksi di DPRD Sulsel.
"Kita realistis bisa membentuk satu fraksi di DPRD Sulsel. Minimal 5 sampai 6 kursi. Perolehan itu juga sebenarnya sudah naik dari Pileg musim lalu, yang saat ini baru mendudukkan satu kader," kata Hilal.
Hilal menuturkan, partainya sementara menggodok Bacaleg di 11 daerah pemilihan (Dapil) di DPRD Sulsel. Meski antusias tokoh dan figur yang mai mendaftar, pihaknya tetap melakukan penyeleksian ketat.
"Alhamdulillah, beberapa Dapil sudah hampir rampung. Khusus di Dapil Makassar B, itu sudah lengkap. Dapil ini sudah aman," ujarnya.
Sementara di Dapil lain masih terus berproses. Khususnya Bacaleg perempuan yang harus memenuhi kuota 30 persen. Hilal menyebut, hal ini yang masih terus digodok di sejumlah daerah.
"Saya kira partai lain juga mengalami persoalan yang sama ya. Bahwa sangat sulit mencari petarung perempuan sebagai Bacaleg. Tapi InsyaAllah, kita akan terus mencari yang bisa membawa suara," bebernya.
Penerapan saksi partai secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pileg nanti, menjadi senjata Perindo untuk mengamankan suaranya. Saat ini, dewan pimpinan ranting (DPRt) di kelurahan/desa sudah diminta untuk merekrut saksi.
Ketua DPW Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan sudah menginstruksikan, DPD kabupaten/kota diminta untuk membentuk DPRt di setiap kelurahan/desa, dan merekrut saksi di setiap TPS. Soal biayanya, akan ditanggung oleh DPP.
“Saya kira konsekuensinya jelas. Kalau mereka tidak ada saksi, kita tidak mungkin membayar. Sehingga pembagian kerja kita dengan struktur yang ada di tingkat bawah siapkan orang. Soal biaya itu dari pusat,” jelasnya.
Dia menargetkan, partainya bisa menempatkan minimal satu saksi di setiap TPS. Apalagi di Sulsel, sebanyak 26.218 TPS sesuai dengan data KPU Provinsi.
“Mungkin sama dengan dana saksi kemarin. Mungkin Rp200-250 juta. Kita target seluruh TPS. Artinya kalau ada orang, pasti kita bayar. Kemarin kita lakukan itu,” tandasnya.
(nic)
Explore More