Bawaslu Jakarta Minta Panwaslu Aktif Sosialisasi Pemilu ke Warga
Rabu, 01 Maret 2023 - 07:42 WIB
loading...
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha. Foto/MPI/Dimas Choirul
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha meminta Panitia pengawasan pemilihan umum (Panwaslu) untuk aktif mensosialisasikan Pemilu kepada masyarakat. Selain itu, harus menanamkan rasa untuk tidak saling membenci meski warga berbeda pandangan politik.
”Selalu sosialisakian beda pilihan biasa saja,” kata Munandar dalam rapat fasilitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu kabupaten/kota di Hotel Hilton Garden Inn, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (28/2/2023).
Pasalnya, Munandar mengkhawatirkan masih ada jurang pemisah terhadap pilihan politik terutama di DKI Jakarta. Seperti misalnya diksi 'cebong' dan 'kampret' yang acapkali masih beredar di masyarakat.
Baca juga: Ketua Bawaslu Ungkap Potensi Penyebab Intoleransi di Pemilu 2024
”Di DKI masih jadi titik atau memiliki kerawanan tertinggi, kita harap urusan cebong kampret hilang kalau ada lagi kita redam. Kita harus pastiin beda politik biasa saja jangan sampai rusak tetangga, dan lainnya, itu tugas kita semua,” kata Munandar.
Selain itu, Ia juga menyoroti persoalan alat kampanye yang sudah digelar di beberapa jalan di Jakarta. Ia memastikan, selama belum masuk masa kampanye, petugas Satpol PP dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta berwenang mencabut dan menertibkannya.
”Sebenarnya kita sudah koordinasi panjang lebar, ini kan masih kewenangan Satpol PP. Kita memastikan kira-kira landasannya itu perdanya aja, dan memang ada sedikit kebingunan di Satpol PP karena ini urusannya politik takut salah salah,” ungkapnya.
Baca juga: Profil Rahmat Bagja, Petahana yang Terpilih Jadi Ketua Bawaslu
Guna mengantisipasi kerawanan yang terjadi saat masa pesta Demokrasi, beberapa Bawaslu di tingkat Kota menggelar rapat yang diikuti ratusan peserta. Salah satunya di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Oding Junaedi mengatakan rapat ini digelar untuk memperkuat kapasitas pengetahuan pengawas baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. ”Terdapat 56 kelurahan yang ada di 8 kecamatan di Jakarta Barat,” kata Oding kepada wartawan.
Sehingga, Ia berharap rapat ini dapat memberikan pemahaman bagi para pengawas dalam hal memahami tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagai pengawas pemilu.
”Penguatan secara keorganisasian dan pola hubungan dengan sekretariat sangat perlu,” pungkasnya.
”Selalu sosialisakian beda pilihan biasa saja,” kata Munandar dalam rapat fasilitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu kabupaten/kota di Hotel Hilton Garden Inn, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (28/2/2023).
Pasalnya, Munandar mengkhawatirkan masih ada jurang pemisah terhadap pilihan politik terutama di DKI Jakarta. Seperti misalnya diksi 'cebong' dan 'kampret' yang acapkali masih beredar di masyarakat.
Baca juga: Ketua Bawaslu Ungkap Potensi Penyebab Intoleransi di Pemilu 2024
”Di DKI masih jadi titik atau memiliki kerawanan tertinggi, kita harap urusan cebong kampret hilang kalau ada lagi kita redam. Kita harus pastiin beda politik biasa saja jangan sampai rusak tetangga, dan lainnya, itu tugas kita semua,” kata Munandar.
Selain itu, Ia juga menyoroti persoalan alat kampanye yang sudah digelar di beberapa jalan di Jakarta. Ia memastikan, selama belum masuk masa kampanye, petugas Satpol PP dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta berwenang mencabut dan menertibkannya.
”Sebenarnya kita sudah koordinasi panjang lebar, ini kan masih kewenangan Satpol PP. Kita memastikan kira-kira landasannya itu perdanya aja, dan memang ada sedikit kebingunan di Satpol PP karena ini urusannya politik takut salah salah,” ungkapnya.
Baca juga: Profil Rahmat Bagja, Petahana yang Terpilih Jadi Ketua Bawaslu
Guna mengantisipasi kerawanan yang terjadi saat masa pesta Demokrasi, beberapa Bawaslu di tingkat Kota menggelar rapat yang diikuti ratusan peserta. Salah satunya di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Oding Junaedi mengatakan rapat ini digelar untuk memperkuat kapasitas pengetahuan pengawas baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. ”Terdapat 56 kelurahan yang ada di 8 kecamatan di Jakarta Barat,” kata Oding kepada wartawan.
Sehingga, Ia berharap rapat ini dapat memberikan pemahaman bagi para pengawas dalam hal memahami tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagai pengawas pemilu.
”Penguatan secara keorganisasian dan pola hubungan dengan sekretariat sangat perlu,” pungkasnya.
(ams)
Lihat Juga :
