Tahun 2024 Pemprov DKI Dilarang Beli Tanah, Ketua DPRD: Punya Kita Sudah Banyak
Rabu, 15 Februari 2023 - 11:58 WIB
loading...
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melarang Pemprov DKI menganggarkan pengadaan tanah dalam RKPD 2024. Foto: MPI/Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dilarang menganggarkan pengadaan tanah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. RKPD 2024 saat ini tengah dibahas DPRD bersama Pemprov DKI.
"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah enggak ada lagi. Tanah kita sudah banyak, itu contoh yang konkret," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Pras menegaskan bahwa Pemprov DKI sudah memiliki banyak lahan tanah. Oleh karena itu, APBD Jakarta lebih baik fokus untuk mengatasi permasalahan banjir, macet, hingga kemiskinan.
Baca juga: Kasus Korupsi Tanah Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Rugikan Negara Rp155,4 Miliar
"Sekarang kan tanah kita banyak, kita maksimalkan, kita pakai. Yang perlu kita pikirkan sekarang masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan," ucapnya.
Pras juga berpesan agar APBD 2024 fokus pada pengentasan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem. Untuk ini, Pras meminta Pemprov punya data yang benar-benar akurat agar tepat sasaran.
Baca juga: Dishub DKI Sebut Penyebab Kemacetan di Jakarta karena Pembangunan LRT hingga Tol HBR
"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah enggak ada lagi. Tanah kita sudah banyak, itu contoh yang konkret," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Pras menegaskan bahwa Pemprov DKI sudah memiliki banyak lahan tanah. Oleh karena itu, APBD Jakarta lebih baik fokus untuk mengatasi permasalahan banjir, macet, hingga kemiskinan.
Baca juga: Kasus Korupsi Tanah Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Rugikan Negara Rp155,4 Miliar
"Sekarang kan tanah kita banyak, kita maksimalkan, kita pakai. Yang perlu kita pikirkan sekarang masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan," ucapnya.
Pras juga berpesan agar APBD 2024 fokus pada pengentasan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem. Untuk ini, Pras meminta Pemprov punya data yang benar-benar akurat agar tepat sasaran.
Baca juga: Dishub DKI Sebut Penyebab Kemacetan di Jakarta karena Pembangunan LRT hingga Tol HBR
Lihat Juga :
