Misbakhun Ajak Pelaku UMKM di Pasuruan Manfaatkan QRIS

PASURUAN - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasuruan, Jawa Timur diajak menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Bank Indonesia (BI) untuk metode pembayaran transaksinya. Metode ini akan lebih memudahkan dan menjamin keamanan transaksi jual beli.

Ajakan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, Jumat-Sabtu (10-11/2/2023). Legislator dari Fraksi Golkar ini menghadiri diskusi bertema Peran QRIS dalam Mendorong Pelaku UMKM Naik Kelas di Balai Desa Mendalan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat (10/2/2023) dan menjadi narasumber diskusi bertema Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Akses Pembiayaan Bagi Para Pelaku UMKM di Kota Pasuruan, Sabtu (11/2/2023).

Misbakhun menjelaskan, BI meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019. Menurutnya, jumlah pedagang atau merchant pengguna QRIS terus bertambah. "BI adalah mitra kami di Komisi XI DPR. QRIS ini merupakan program unggulan BI, termasuk untuk bapak dan ibu pelaku UMKM," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/2/2023).

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menjelaskan, merchant pengguna QRIS terus bertambah. Pada akhir 2020, pengguna merchant pengguna QRIS belum mencapai 6 juta. Pada November 2021, jumlahnya bertambah menjadi 12 juta merchant. Setahun kemudian, data BI per November 2022 menunjukkan pengguna QRIS mencapai lebih dari 22 juta merchant.

"Dari jumlah itu, sekitar 90% adalah pelaku UMKM," tutur Misbakhun dalam sosialisasi yang dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Malang Samsun Hadi tersebut.

Selain itu, jumlah transaksi melalui QRIS juga bertambah. Misbakhun pun meyakini para pelaku UMKM, termasuk di Pasuruan, memiliki potensi besar untuk terus tumbuh melalui ekosistem ekonomi digital.

Menurut Misbakhun, pemerintah berupaya terus mengembangkan UMKM dengan menyediakan program mencakup pelatihan usaha dan akses permodalan. Misalnya Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang menyasar para pelaku UMKM.

"Pada tahap pertama, pelaku usaha mikro dan usaha kecil akan mendapat bantuan peralatan produksi melalui PSBI. Jika bapak dan ibu mampu memproduksi barang dengan baik dan diterima pasar, selanjutnya akan mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan," kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim itu.

Politikus kelahiran Pasuruan itu menambahkan, selain itu, ada juga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah. Kemudian pemerintah juga memberikan subsidi bunga perbankan sebesar 6%-12% bagi UMKM.

"Pelaku UMKM yang mengakses pembiayaan melalui KUR hanya membayar bunga sebesar 6%. Ini bentuk kehadiran negara dalam membangun UMKM kita," ujarnya.

Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menjelaskan, pihaknya terus mendorong UMKM tumbuh dan berkembang. Menurut dia, masih banyak pelaku UMKM di Kota Pasuruan yang belum memiliki izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Karena itu, Pemkot Pasuruan menggunakan Sistem Informasi Data (SIDUTA) untuk melakukan asesmen terhadap para pelaku UMKM. Selanjutnya, Pemkot akan memfasilitasi para pelaku UMKM mengurus izin dan NIB.

"Pengurusan perizinan dan NIB juga mudah melalui fasilitas di Mal Pelayanan Publik," kata Adi.

Sementara, Samsun Hadi mengatakan, BI mendorong UMKM berkembang melalui digitalisasi dan perluasan pasar. BI telah melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce untuk mendorong UMKM bisa memasarkan produknya.

Menurut Samsun, BI siap berkolaborasi untuk mendukung UMKM di Kota Pasuruan. "Kami punya program sertifikasi halal, QRIS, pendampingan perizinan, NIB, dan banyak pelatihan pengembangan UMKM," katanya.