Rencana Penerapan ERP Dikritik, KSPSI: Bikin Susah Pengendara Ojol
Kamis, 09 Februari 2023 - 13:09 WIB
loading...
Ratusan driver ojol melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing ( ERP ) di Jakarta terus menuai kritik. Meski masih digodok Pemprov DKI, rencana penerapan ERP dianggap sebagai tindakan diskriminatif terhadap rakyat karena hanya orang berduit yang boleh menikmati jalan.
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. Padahal, kata dia, semua kendaraan roda dua dan empat sudah membayar pajak. Baca juga: Ojol Demo Tolak ERP di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Sementara
“ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah," kata Jumhur dalam pidato solidaritasnya pada aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Dia mengatakan, jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang penghasilannya akan semakin tergerus jika harus memasuki jalan berbayar. “Di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik," kata Jumhur.
"Jadi, bila ini diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta,” kata Jumhur.
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. Padahal, kata dia, semua kendaraan roda dua dan empat sudah membayar pajak. Baca juga: Ojol Demo Tolak ERP di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Sementara
“ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah," kata Jumhur dalam pidato solidaritasnya pada aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Dia mengatakan, jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang penghasilannya akan semakin tergerus jika harus memasuki jalan berbayar. “Di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik," kata Jumhur.
"Jadi, bila ini diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta,” kata Jumhur.
Lihat Juga :
