DPRD Kota Bogor Dorong Disnaker Hadirkan Pelatihan untuk Pekerja Disabilitas
Selasa, 13 Desember 2022 - 05:21 WIB
Komisi IV DPRD Kota Bogor menjadikan momentum Peringatan Hari Disabilitas Internasional untuk meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas. Foto: Istimewa
JAKARTAD - Komisi IV DPRD Kota Bogor menjadikan momentum Peringatan Hari Disabilitas Internasional untuk meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas. Salah satu caranya dengan mendorong Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker ) agar bisa menggelar pelatihan kerja khusus untuk mereka.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, pelatihan kerja untuk disabilitas bertujuan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan sumber daya manusia (SDM) disabilitas yang unggul. Baca juga: Perlindungan Konsumen Penyandang Disabilitas
“Guna mendukung akses terhadap dunia usaha dan dunia kerja, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong Disnaker Kota Bogor untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi kaum disabilitas,” ungkap Karnain dalam keterangannya, Senin 12 Desember 2022.
Dia menerangkan, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas telah ditekankan terdapat pasal yang mengatur jumlah karyawan disabilitas sebanyak tiga persen.
“Dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki kaum disabilitas, diharapkan memiliki akses yang sama terhadap dunia usaha dan dunia kerja,”pungkasnya.
Lebih lanjut, Karnain menjelaskan, dimensi inklusif bisa dimaknai sebagai keleluasaan akses kaum disabilitas terhadap dunia kerja dan usaha, serta keleluasaan kaum disabilitas memanfaatkan ruang publik.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, pelatihan kerja untuk disabilitas bertujuan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan sumber daya manusia (SDM) disabilitas yang unggul. Baca juga: Perlindungan Konsumen Penyandang Disabilitas
“Guna mendukung akses terhadap dunia usaha dan dunia kerja, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong Disnaker Kota Bogor untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi kaum disabilitas,” ungkap Karnain dalam keterangannya, Senin 12 Desember 2022.
Dia menerangkan, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas telah ditekankan terdapat pasal yang mengatur jumlah karyawan disabilitas sebanyak tiga persen.
“Dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki kaum disabilitas, diharapkan memiliki akses yang sama terhadap dunia usaha dan dunia kerja,”pungkasnya.
Lebih lanjut, Karnain menjelaskan, dimensi inklusif bisa dimaknai sebagai keleluasaan akses kaum disabilitas terhadap dunia kerja dan usaha, serta keleluasaan kaum disabilitas memanfaatkan ruang publik.
Lihat Juga :