Jokowi Berhasil Angkat Perekonomian Desa Lewat Peningkatan Alokasi Dana Desa
Minggu, 28 Agustus 2022 - 16:05 WIB
Pembangunan infrastruktur desa secara massif di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengencangkan roda perekonomian masyarakat. (Ist)
PADANG - Pembangunan infrastruktur desa secara massif di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengencangkan roda perekonomian masyarakat. Mobilitas warga desa kini semakin tinggi berkat infrastruktur yang mumpuni.
Aktivis Kepemudaan Nasional, Karman BM mengatakan anggaran dana desa yang begitu besar merupakan komitmen Jokowi dalam mendorong pembangunan di daerah. Sejalan dengan itu hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini bentuk konkret komitmen dari Pemerintah Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran," ujar Karman di Universitas Andalas (Unand), Padang, beberapa waktu lalu.
Karman menambahkan upaya nyata selalu dilakukan Pemerintahan Jokowi untuk menghadirkan kemajuan desa. Terlebih, perhatian serius pemerintah tertuju pada desa-desa yang termasuk dalam kategori tertinggal, terpencil, dan terluar di Indonesia.
Menurutnya Jokowi tidak hanya memperbesar anggaran dana desa, namun juga memberikan kebebasan pemerintahan desa untuk mengelola anggaran tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.
"(Pemerintah) memberikan kewenangan kepada desa untuk melaksanakan pemerintahan di tingkat unit paling terkecil dan juga diberikan kekuasaan untuk mengelola anggaran," ujar Karman.
Baca: Disambangi DPW Sumut, DPD Perindo Deliserdang Makin Termotivasi.
Namun dalam penggunaannya, jelas Karman, selalu diawasi ketat oleh pemerintah pusat agar dalam pemanfaatannya dapat berjalan efektif, produktif, dan tepat sasaran. Sehingga dengan sendirinya akan meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran.
"Bagaimana kemudian uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat yang langsung ditransfer ke desa itu bisa efektif. Kemudian ada perangkat evaluasi di Kementerian Desa yang disebut sebagai Indek Desa Membangun (IDM)," tukasnya.
Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi bertekad membangun desa secara optimal. Terbukti total anggaran dana desa yang berhasil terealisasi baik kepada Pemerintahan Desa sejak 2015 sampai dengan 2021 telah mencapai Rp400 triliun.
Aktivis Kepemudaan Nasional, Karman BM mengatakan anggaran dana desa yang begitu besar merupakan komitmen Jokowi dalam mendorong pembangunan di daerah. Sejalan dengan itu hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini bentuk konkret komitmen dari Pemerintah Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran," ujar Karman di Universitas Andalas (Unand), Padang, beberapa waktu lalu.
Karman menambahkan upaya nyata selalu dilakukan Pemerintahan Jokowi untuk menghadirkan kemajuan desa. Terlebih, perhatian serius pemerintah tertuju pada desa-desa yang termasuk dalam kategori tertinggal, terpencil, dan terluar di Indonesia.
Menurutnya Jokowi tidak hanya memperbesar anggaran dana desa, namun juga memberikan kebebasan pemerintahan desa untuk mengelola anggaran tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.
"(Pemerintah) memberikan kewenangan kepada desa untuk melaksanakan pemerintahan di tingkat unit paling terkecil dan juga diberikan kekuasaan untuk mengelola anggaran," ujar Karman.
Baca: Disambangi DPW Sumut, DPD Perindo Deliserdang Makin Termotivasi.
Namun dalam penggunaannya, jelas Karman, selalu diawasi ketat oleh pemerintah pusat agar dalam pemanfaatannya dapat berjalan efektif, produktif, dan tepat sasaran. Sehingga dengan sendirinya akan meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran.
"Bagaimana kemudian uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat yang langsung ditransfer ke desa itu bisa efektif. Kemudian ada perangkat evaluasi di Kementerian Desa yang disebut sebagai Indek Desa Membangun (IDM)," tukasnya.
Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi bertekad membangun desa secara optimal. Terbukti total anggaran dana desa yang berhasil terealisasi baik kepada Pemerintahan Desa sejak 2015 sampai dengan 2021 telah mencapai Rp400 triliun.
(nag)
tulis komentar anda