Lantik Barikade 98 Sulteng, Benny Ramdani Ajak Jaga Demokrasi
Sabtu, 22 Januari 2022 - 13:01 WIB
Ketua Umum DPN Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 98 Benny Rhamdani resmi melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah (Suteng) di Zona Cafe Kota Palu Jumat 21 Januari 2022. (Ist)
PALU - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98Benny Rhamdaniresmi melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah (Suteng) di Zona Cafe Kota Palu Jumat 21 Januari 2022.
Ketua DPW Barikade Sulteng M Nizar Rahmatu menegaskan bahwa Barikade 98 Sulteng siap menjadi benteng dan garda terdepan dalam menjaga demokrasi, kebinekaan dan keutuhan NKRI. Menurutnya, Barikade 98 saat ini terus mengepakkan di seluruh Provinsi Sulteng.
Hal ini tidak lain, untuk mengawal Demokrasi dan menjaga Indonesia. Termasuk di dalam memproteksi upaya kelompok- kelompok radikal yang anti Pancasila.
“Barikade 98 Sulteng siap menjadi benteng terdepan dalam menjaga NKRI serta kebhinekaan di Bumi Tadulako,” kata Nizar di hadapan Ketum DPN Barikade 98 Benny Rhamdani, Sekjen Arif Rahman yang juga Sekjen DPP Pemuda Pancasila serta ratusan pengurus dan kader Barikade 98 Sulteng.
Gubernur Sulteng yang diwakili Kepala Kesbangpol Dr Fahrudin Yambas dalam sambutannya berharap, Barikade 98 Sulteng bisa menjadi Ormas yang mempersatukan, mengayomi dan mencerdaskan masyarakat.
Pemerintah Daerah katanya menyadari jika ingin mempercepat pembangunan, dibutuhkan andil dan kolaborasi semua pihak termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan salah satunya Barikade 98.
Dengan telah dilantikanya kepengurusan DPW Barikade 98 Sulteng, Pemerintah berharap bisa menjadi mitra dalam mengawal dan menyukseskan gerak cepat pembangunan menuju Sulteng yang lebih sejahtera dan lebih maju.
Gubernur juga berharap, Barikade 98 Sulteng berperan dalam menangkal berita-berita Hoax, ujaran kebencian serta provokasi yang memecah belah masyarakat. " Termasuk sinergitas dalam membantu percepatan vaksinasi dan protokol kesehatan di masyarakat," tandasnya.
Sementara Ketum DPN Barikade 98 Benny Rhamdani dalam orasi politiknya, mengajak jajaran DPWBarikade 98Sulawesi Tengah untuk konsisten berada di baris depan mengawal demokrasi dan jaga Indonesia. Baca: Ada Dugaan Kartel, KPPU: Kebijakan Minyak Goreng 1 Harga Bukan Solusi.
Ketua DPW Barikade Sulteng M Nizar Rahmatu menegaskan bahwa Barikade 98 Sulteng siap menjadi benteng dan garda terdepan dalam menjaga demokrasi, kebinekaan dan keutuhan NKRI. Menurutnya, Barikade 98 saat ini terus mengepakkan di seluruh Provinsi Sulteng.
Hal ini tidak lain, untuk mengawal Demokrasi dan menjaga Indonesia. Termasuk di dalam memproteksi upaya kelompok- kelompok radikal yang anti Pancasila.
“Barikade 98 Sulteng siap menjadi benteng terdepan dalam menjaga NKRI serta kebhinekaan di Bumi Tadulako,” kata Nizar di hadapan Ketum DPN Barikade 98 Benny Rhamdani, Sekjen Arif Rahman yang juga Sekjen DPP Pemuda Pancasila serta ratusan pengurus dan kader Barikade 98 Sulteng.
Gubernur Sulteng yang diwakili Kepala Kesbangpol Dr Fahrudin Yambas dalam sambutannya berharap, Barikade 98 Sulteng bisa menjadi Ormas yang mempersatukan, mengayomi dan mencerdaskan masyarakat.
Pemerintah Daerah katanya menyadari jika ingin mempercepat pembangunan, dibutuhkan andil dan kolaborasi semua pihak termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan salah satunya Barikade 98.
Dengan telah dilantikanya kepengurusan DPW Barikade 98 Sulteng, Pemerintah berharap bisa menjadi mitra dalam mengawal dan menyukseskan gerak cepat pembangunan menuju Sulteng yang lebih sejahtera dan lebih maju.
Gubernur juga berharap, Barikade 98 Sulteng berperan dalam menangkal berita-berita Hoax, ujaran kebencian serta provokasi yang memecah belah masyarakat. " Termasuk sinergitas dalam membantu percepatan vaksinasi dan protokol kesehatan di masyarakat," tandasnya.
Sementara Ketum DPN Barikade 98 Benny Rhamdani dalam orasi politiknya, mengajak jajaran DPWBarikade 98Sulawesi Tengah untuk konsisten berada di baris depan mengawal demokrasi dan jaga Indonesia. Baca: Ada Dugaan Kartel, KPPU: Kebijakan Minyak Goreng 1 Harga Bukan Solusi.
tulis komentar anda