Omicron Naik, DPRD DKI Minta Ganjil Genap Dihentikan Sementara
Selasa, 18 Januari 2022 - 14:57 WIB
DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk menghentikan sementara pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk menghentikan sementara pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap . Ini dilakukan karena Covid-19 varian Omicron di Jakarta mulai merebak di tengah masyarakat.
"Untuk menghadapi penyebaran Covid-19 tersebut, apalagi Omicron semakin tinggi di Provisi DKI Jakarta, kami meminta Pemprov DKI menghentikan sementara sistem ganjil-genap sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi massal," ungkap Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).
Menurut Mujiyono, hingga 17 Januari 2022, varian Omicron di Jakarta sudah mencapai 825. Sebanyak 243 di antaranya berasal dari transmisi lokal. Keterisian tempat tidur atau BOR rumah sakit rujukan Covid-19 juga mengalami peningkatan.
Ini karena imbas kenaikan kasus virus corona, di mana unit perawatan keterisian telah mencapai 20% dan ICU sebesar 5%. "Pemerintah perlu memperketat kembali protokol kesehatan di fasilitas umum dan tempat keramaian. Pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum massal juga harus segera diterapkan untuk menghindari transmisi lokal," ujarnya.
"Untuk menghadapi penyebaran Covid-19 tersebut, apalagi Omicron semakin tinggi di Provisi DKI Jakarta, kami meminta Pemprov DKI menghentikan sementara sistem ganjil-genap sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi massal," ungkap Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).
Menurut Mujiyono, hingga 17 Januari 2022, varian Omicron di Jakarta sudah mencapai 825. Sebanyak 243 di antaranya berasal dari transmisi lokal. Keterisian tempat tidur atau BOR rumah sakit rujukan Covid-19 juga mengalami peningkatan.
Ini karena imbas kenaikan kasus virus corona, di mana unit perawatan keterisian telah mencapai 20% dan ICU sebesar 5%. "Pemerintah perlu memperketat kembali protokol kesehatan di fasilitas umum dan tempat keramaian. Pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum massal juga harus segera diterapkan untuk menghindari transmisi lokal," ujarnya.
Lihat Juga :