Diduga Korupsi Pengadaan Lahan Kompleks Kantor Pemda KBB, 2 Orang Ditahan
Selasa, 09 Juni 2020 - 22:06 WIB
Foto/SINDONews/Dok/Ilustrasi
BANDUNG - Er mantan Kabag Umum Setda Pemkab Bandug Barat, dan Aw, aparatur sipil negara (ASD) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung ditahan sejak pekan lalu oleh jaksa Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung.
Dua orang tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan lahan untuk kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat seluas 19,53 hektare yang dibayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada 2009.
Kasi Pidsus Kejari Bale Bandung Amriansyah mengatakan, KBB merupakan perluasan dari Kabupaten Bandung yang diresmikan pada 2 Januari 2007. Saat masa transisi, pada 2009, Pemkab Bandung Barat membuka lelang pengadaan lahan untuk kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat seluas 19,53 hektare dengan anggaran Rp13 miliar tepatnya Rp13.671.000.000.
"Dalam prosesnya, ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2 miliar," kata Amriansyah kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2020). (BACA JUGA: Pungli Rp52,5 Juta, Eks Kabid SMP Kabupaten Bandung Dituntut 1 Tahun 3 Bulan Penjara )
Kedua tersangka, Er dan Aw, ujar Amriansyah, diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur yang diduga dilanggar, perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara.
"Jadi perbuatan melawan hukumnya ini kedua tersangka dengan tersangka lain dalam berkas terpisah, diduga melakukan penggelembungan harga lahan untuk kantor Pemkab Bandung Barat. Pembelian lahannya kemahalan sehingga negara rugi Rp2 miliar lebih," ujar Amriansyah.
Dua orang tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan lahan untuk kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat seluas 19,53 hektare yang dibayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada 2009.
Kasi Pidsus Kejari Bale Bandung Amriansyah mengatakan, KBB merupakan perluasan dari Kabupaten Bandung yang diresmikan pada 2 Januari 2007. Saat masa transisi, pada 2009, Pemkab Bandung Barat membuka lelang pengadaan lahan untuk kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat seluas 19,53 hektare dengan anggaran Rp13 miliar tepatnya Rp13.671.000.000.
"Dalam prosesnya, ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2 miliar," kata Amriansyah kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2020). (BACA JUGA: Pungli Rp52,5 Juta, Eks Kabid SMP Kabupaten Bandung Dituntut 1 Tahun 3 Bulan Penjara )
Kedua tersangka, Er dan Aw, ujar Amriansyah, diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur yang diduga dilanggar, perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara.
"Jadi perbuatan melawan hukumnya ini kedua tersangka dengan tersangka lain dalam berkas terpisah, diduga melakukan penggelembungan harga lahan untuk kantor Pemkab Bandung Barat. Pembelian lahannya kemahalan sehingga negara rugi Rp2 miliar lebih," ujar Amriansyah.
Lihat Juga :