Tak Bijak Bicara Pemakzulan Presiden Dikaitkan Kebebasan Berpendapat
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:27 WIB
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif. FOTO/IST
SEMARANG - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah , Ahmad Syafii Ma'arif menyatakan bangsa dan negara Indonesia sedang memikul beban sangat berat akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, Buya mengajak semua elemen bangsa bahu-membahu mencari jalan keluar, menenangkan publik sambil memberikan masukan kepada pemerintah agar bekerja lebih kompak dan sinergis.
"Amatlah tidak bijak jika ada sekelompok orang berbicara tentang pemakzulan presiden yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas," kata Buya Syafii Maarif dalam siaran pers, Selasa (2/6/2020) dinihari.
Pernyaatan Buya tersebut menanggapi acara MAHUTAMA dan Kolegium Jurist Institute yang menyelenggarakan webinar nasional bertema "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi COVID-19". Acara itu menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI PUsat Din Syamsuddin, Ketum MAHUTAMA Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti, mantan Wamenkumham Denny Indrayanan, pengamat politik Refli Harun, pengamat hukum Bivitri Susanti, hingga pakar Pancasila Suteki. ( )
"Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat," katanya.
Terpisah, Ketua PW Muhamadiyah Wilayah Jawa Tengah Kiai Tafsir menyampaikan bahwa Muhammadiyah dalam posisi untuk membangun bangsa, membangun negara bersama-sama seluruh komponen bangsa.
"Muhammadiyah tidak mau terjebak dalam kepentingan politik praktis tertentu. Oleh karenanya selama diskusi, simposium, dan seminar untuk kepentingan membangun bangsa dan perdamaian umat, Muhammadiyah akan selalu mendukung, selama bukan untuk kepentingan politik praktis tertentu," katanya.
"Amatlah tidak bijak jika ada sekelompok orang berbicara tentang pemakzulan presiden yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas," kata Buya Syafii Maarif dalam siaran pers, Selasa (2/6/2020) dinihari.
Pernyaatan Buya tersebut menanggapi acara MAHUTAMA dan Kolegium Jurist Institute yang menyelenggarakan webinar nasional bertema "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi COVID-19". Acara itu menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI PUsat Din Syamsuddin, Ketum MAHUTAMA Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti, mantan Wamenkumham Denny Indrayanan, pengamat politik Refli Harun, pengamat hukum Bivitri Susanti, hingga pakar Pancasila Suteki. ( )
"Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat," katanya.
Terpisah, Ketua PW Muhamadiyah Wilayah Jawa Tengah Kiai Tafsir menyampaikan bahwa Muhammadiyah dalam posisi untuk membangun bangsa, membangun negara bersama-sama seluruh komponen bangsa.
"Muhammadiyah tidak mau terjebak dalam kepentingan politik praktis tertentu. Oleh karenanya selama diskusi, simposium, dan seminar untuk kepentingan membangun bangsa dan perdamaian umat, Muhammadiyah akan selalu mendukung, selama bukan untuk kepentingan politik praktis tertentu," katanya.
(abd)
tulis komentar anda