Jangan Tunggu Zona Merah, Penyekatan Antar Daerah Perlu Dipertimbangkan
Kamis, 01 Juli 2021 - 09:22 WIB
Selain itu, zona oranye yang saat ini disandang tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak mengetatkan sejumlah prokes.
"Kalau mau zona hijau gampang, hentikan testing tapi ini akan seperti semangka, hijau luar merah dalam. Standarnya kan 1.200 harusnya per hari berbanding jumlah penduduk di Sulsel. Tetapi di luar pasien covid yang kontrol. Ini 300 400 perhari jadi tidak sesuai standar WHO," kata Wahyudi.
"Makassar spesifik, kalau mau dirata-ratakan, kita kan 11% ke atas positif rate, artinya dari 10 ada 3, 4 positif. Kalau mau jujur, banyak orang OTG ini, tapi bukan itu poinnya, itu kalau saya lebih ke preventif," tuturnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar , Andi Hadijah Iriani mengatakan, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan adanya double screening di seluruh pintu masuk.
Menurutnya, yang penting diwaspadai adalah wilayah-wilayah merah seperti Pulau Jawa. Wilayah-wilayah tersebut memang sudah harus diwajibkan untuk diberi kebijakan khusus.
"Kan kita sudah tahu, Pak Wali sampaikan bahwa memang kasus yang masuk adalah kasus impor jadi orang yang keluar dan yang masuk, memang Pak Wali wacanakan double screening di bandara," ujarnya.
Dia mengakui Makassar sebagai episentrum memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, namun untuk melakukan penyekatan hal ini tetap menjadi kebijakan dari Wali Kota Makassar .
"Kalau darat yah kalau masuk lingkungan Sulsel yah tertumpunya di Makassar karena orang datang ke Makassar datang belanja, berobat ke Makassar. Untuk kebijakan pembatasan dari Dinkes kita menunggu kebijakannya karena ini merupakan kebijakan dari kepala daerah, Pak Wali. Kita tidak punya ranah ke sana," pungkasnya.
"Kalau mau zona hijau gampang, hentikan testing tapi ini akan seperti semangka, hijau luar merah dalam. Standarnya kan 1.200 harusnya per hari berbanding jumlah penduduk di Sulsel. Tetapi di luar pasien covid yang kontrol. Ini 300 400 perhari jadi tidak sesuai standar WHO," kata Wahyudi.
"Makassar spesifik, kalau mau dirata-ratakan, kita kan 11% ke atas positif rate, artinya dari 10 ada 3, 4 positif. Kalau mau jujur, banyak orang OTG ini, tapi bukan itu poinnya, itu kalau saya lebih ke preventif," tuturnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar , Andi Hadijah Iriani mengatakan, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan adanya double screening di seluruh pintu masuk.
Menurutnya, yang penting diwaspadai adalah wilayah-wilayah merah seperti Pulau Jawa. Wilayah-wilayah tersebut memang sudah harus diwajibkan untuk diberi kebijakan khusus.
"Kan kita sudah tahu, Pak Wali sampaikan bahwa memang kasus yang masuk adalah kasus impor jadi orang yang keluar dan yang masuk, memang Pak Wali wacanakan double screening di bandara," ujarnya.
Dia mengakui Makassar sebagai episentrum memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, namun untuk melakukan penyekatan hal ini tetap menjadi kebijakan dari Wali Kota Makassar .
"Kalau darat yah kalau masuk lingkungan Sulsel yah tertumpunya di Makassar karena orang datang ke Makassar datang belanja, berobat ke Makassar. Untuk kebijakan pembatasan dari Dinkes kita menunggu kebijakannya karena ini merupakan kebijakan dari kepala daerah, Pak Wali. Kita tidak punya ranah ke sana," pungkasnya.
tulis komentar anda