Bupati Lombok Barat Sebut Daerah Butuh Pemimpin dengan Legitimasi Kuat
Jum'at, 04 Desember 2020 - 23:45 WIB
Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid mengatakan di tengah pandemi COVID-19 masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang tepat untuk mengambil kebijakan yang baik. Foto/Ist
LOMBOK BARAT - Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan di tengah pandemi COVID-19 ini masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang tepat untuk mengambil kebijakan yang baik agar bisa menekan penyebaran virus COVID-19.
Karena itu dengan Pilkada 2020 diharapkan menghasilkan pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat dibandingkan jika diganti dengan Plt. "Daerah membutuhkan pemimpin dengan legitimasi kuat dan hal itu hanya bisa didapat lewat Pilkada," kata Fauzan dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).
(Baca juga: KASN: Waspadai Pelanggaran Netralitas ASN di Masa Tenang Pilkada)
Dia menuturkan, kepala daerah yang mempunyai legitimasi kuat bukan hanya saat pandemi COVID-19 saja, tapi pasca pandemi. "Kita dalam situasi tidak biasa. Butuh kecepatan gerak dan pembuatan keputusan yang cepat untuk menanggulangi dampak pandemi. Tidak bisa lincah kalau keputusan di daerah harus menunggu izin tertulis dari pusat," jelas Fauzan.
(Baca juga: KPU Pastikan Ketersediaan Logistik dan APD Petugas TPS)
Dengan legitimasi yang kuat tersebut, lanjut dia, kepala daerah kan bisa melakukan pemulihan. Baik itu secara sosial, politik, ekonomi dan lainnya. "Untuk bisa melakukan proses pemilihan, tentu kepemimpinan kuat dan legitimate jadi penting" katanya.
Karena itu dengan Pilkada 2020 diharapkan menghasilkan pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat dibandingkan jika diganti dengan Plt. "Daerah membutuhkan pemimpin dengan legitimasi kuat dan hal itu hanya bisa didapat lewat Pilkada," kata Fauzan dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).
(Baca juga: KASN: Waspadai Pelanggaran Netralitas ASN di Masa Tenang Pilkada)
Dia menuturkan, kepala daerah yang mempunyai legitimasi kuat bukan hanya saat pandemi COVID-19 saja, tapi pasca pandemi. "Kita dalam situasi tidak biasa. Butuh kecepatan gerak dan pembuatan keputusan yang cepat untuk menanggulangi dampak pandemi. Tidak bisa lincah kalau keputusan di daerah harus menunggu izin tertulis dari pusat," jelas Fauzan.
(Baca juga: KPU Pastikan Ketersediaan Logistik dan APD Petugas TPS)
Dengan legitimasi yang kuat tersebut, lanjut dia, kepala daerah kan bisa melakukan pemulihan. Baik itu secara sosial, politik, ekonomi dan lainnya. "Untuk bisa melakukan proses pemilihan, tentu kepemimpinan kuat dan legitimate jadi penting" katanya.
(shf)
tulis komentar anda