Ganjar Minta Sekda Blora Mundur, Ini Kata Pengamat Kebijakan Publik
Minggu, 10 Mei 2020 - 19:15 WIB
Pengamat kebijakan publik, Pujo Rahayu menilai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta Sekda Blora mundur sebagai pembelajaran kalangan birokrasi dalam membangun konstruksi komunikasi. FOTO/Istimewa
SEMARANG - Pengamat kebijakan publik, Pujo Rahayu menilai pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta Sekda Blora mundur merupakan pembelajaran bagi kalangan birokrasi dalam membangun konstruksi komunikasi.
"Ini pembelajaran yang sangat mahal bagi kalangan birokrasi di mana saja berada. Intinya perlu dibangun konstruksi komunikasi birokrasi dengan landasan filosofi birokrasi bahwa birokrasi adalah melayani. Birokrasi bertujuan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat," kata Pujo kepada SINDOnews, Minggu (10/5/2020).
Bukan malah sebaliknya, kata dia. Hal itu terjadi karena ada hambatan di mana komunikasi antara birokrasi dengan pejabat publik sebagai pimpinannya. Birokrat harus mampu menerjemahkan kebijakan politik menjadi kebijakan manajemen. ( )
Siapa yang paling bertanggung jawab menterjemahkan kebijakan politik menjadi kebijakan manajemen? Menurutnya, di pemerintah daerah yang pejabat tertinggi di birokrasi tidak lain Sekretaris Daerah (Sekda).
"Sekda adalah dirijen untuk harmonisasi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dari Sekda di-breakdown ke seluruh OPD yang ada sesuai tupoksi masing-masing. Salah satu harus menerjemahkan kebijakan politik menjadi kebijakan manajemen, bisa kita rasakan dimana sekarang ini semua konsentrasi ke penanganan COVID-19," katanya.
Ia menilai Gubernur Jateng yang sangat responsif sebagai kategori langkah politik kebijakan, maka semua kepala daerah se-Jateng harus mengantisipasi. Di level kabupaten/kota masing-masing kepala daerah mengadopsi kebijakan politik gubernurnya dan harus diterjemahkan oleh dirijen di daerah yaitu Sekda.( )
"Core birokrasi dewasa ini adalah corona. OPD yang paling dekat seperti dinas sosial dan untuk urusan data orang ada pada Dinas Capil dan Kependudukan. Ada pendapat yang mengatakan itu tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak seluruhnya benar. Secara makro tetap tanggung jawab Sekda sebagai dirijen dan secara teknis ada pada Dinas Dukcapil," katanya.
Seperti diberitakan, video berisi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta Sekda Blora mundur, viral di media sosial. Dalam video itu, Ganjar menyesalkan Sekda Blora yang dinilai tak memahami tentang pendataan warganya yang terdampak COVIS-19 di perantauan.
"Ini pembelajaran yang sangat mahal bagi kalangan birokrasi di mana saja berada. Intinya perlu dibangun konstruksi komunikasi birokrasi dengan landasan filosofi birokrasi bahwa birokrasi adalah melayani. Birokrasi bertujuan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat," kata Pujo kepada SINDOnews, Minggu (10/5/2020).
Bukan malah sebaliknya, kata dia. Hal itu terjadi karena ada hambatan di mana komunikasi antara birokrasi dengan pejabat publik sebagai pimpinannya. Birokrat harus mampu menerjemahkan kebijakan politik menjadi kebijakan manajemen. ( )
Siapa yang paling bertanggung jawab menterjemahkan kebijakan politik menjadi kebijakan manajemen? Menurutnya, di pemerintah daerah yang pejabat tertinggi di birokrasi tidak lain Sekretaris Daerah (Sekda).
"Sekda adalah dirijen untuk harmonisasi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dari Sekda di-breakdown ke seluruh OPD yang ada sesuai tupoksi masing-masing. Salah satu harus menerjemahkan kebijakan politik menjadi kebijakan manajemen, bisa kita rasakan dimana sekarang ini semua konsentrasi ke penanganan COVID-19," katanya.
Ia menilai Gubernur Jateng yang sangat responsif sebagai kategori langkah politik kebijakan, maka semua kepala daerah se-Jateng harus mengantisipasi. Di level kabupaten/kota masing-masing kepala daerah mengadopsi kebijakan politik gubernurnya dan harus diterjemahkan oleh dirijen di daerah yaitu Sekda.( )
"Core birokrasi dewasa ini adalah corona. OPD yang paling dekat seperti dinas sosial dan untuk urusan data orang ada pada Dinas Capil dan Kependudukan. Ada pendapat yang mengatakan itu tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak seluruhnya benar. Secara makro tetap tanggung jawab Sekda sebagai dirijen dan secara teknis ada pada Dinas Dukcapil," katanya.
Seperti diberitakan, video berisi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta Sekda Blora mundur, viral di media sosial. Dalam video itu, Ganjar menyesalkan Sekda Blora yang dinilai tak memahami tentang pendataan warganya yang terdampak COVIS-19 di perantauan.
(abd)
tulis komentar anda