Kades di Gunungkidul Minta Kejelasan Data Penerima Bansos Corona
Rabu, 06 Mei 2020 - 22:30 WIB
Ratusan kepala desa mempertanyakan kejelasan data penerima bansos corona saat audiensi di Gedung DPRD Gunungkidul, Rabu (6/5/2020). FOTO/SINDOnews/Suharjono
GUNUNGKIDUL - Ratusan kepala desa meminta Pemkab Gunungkidul segera memberikan data penerima jaring pengaman sosial corona. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari keruwetan dalam pelaksanaannya nanti.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa se-Gunungkidul, Hery Yulianto mengatakan, saat ini pihaknya mulai mendata warga yang akan menerima bansos melalui dana desa. Karena itu, semestinya data penerima dari pemkab, semestinya juga melibatkan desa.
"Kalau data penerima manfaat kami tidak tahu, apakah tidak akan ruwet. Karena pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat," katanya saat audiensi di DPRD Gunungkidul, Rabu (6/5/2020).( )
Dikatakan, saat ini saja hampir semua masyarakat mengaku terkena dampak corona. Padahal pemerintah desa meyakini tidak semua warga akan mendapatkan dana bansos. "Maka dari itu, selain data, kami juga butuh kriteria penerima manfaat, hal ini harus jelas juga," kata Kepala Desa Ngloro Saptosari ini.
Para kepala desa dalam audiensi juga menanyakan kepada Ketua Gugus tugas penanganan Covid-19. Mereka membutuhkan jawaban terkait warga yang melakukan isolasi mandiri. "Kami siap menerima pemudik. Namun ketika isolasi mandiri siapa yang bertanggung jawab permakanan (konsumsi) mereka. Karena dana yang ditarik untuk menangani COVID-19 sangat besar," ungkapnya.
Sementara, Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengaku siap melanjutkan pertemuan ini dengan mempertemukan kepala desa dengan bupati, semua jajaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19 serta kepala dinas terkait. "Kemudian kita akan meminta Pemkab membuat kriteria dan melibatkan pemerintah desa. Karena kalau tidak ada koordinasi akan terjadi kekisruhan," katanya.
Terkait isolasi mandiri, DPRD juga akan membuat catatan khusus. Dewan meminta pemkab segera memberikan anggaran konsumsi bagi desa yang membuat rumah isolasi mandiri. "Jangan hanya di-support untuk membuat rumah isolasi, tapi diberikan anggaran untuk kebutuhan makanan," ujar Srikandi PDIP ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Irianti mengungkapkan bahwa data penerima bantuan corona yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun diakui data belum sesuai dengan harapan.
"Memang kita akui data di Sistem Informasi Desa (SID) adalah data yang relevan dan sesuai dengan kondisi di desa. Namun ketika sampai di pusat data tidak bisa digunakan. Ini juga kendala kami," ujarnya.
Siwi berjanji data penerima akan segera sampai di desa dan bisa dilakukan penyelarasan.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa se-Gunungkidul, Hery Yulianto mengatakan, saat ini pihaknya mulai mendata warga yang akan menerima bansos melalui dana desa. Karena itu, semestinya data penerima dari pemkab, semestinya juga melibatkan desa.
"Kalau data penerima manfaat kami tidak tahu, apakah tidak akan ruwet. Karena pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat," katanya saat audiensi di DPRD Gunungkidul, Rabu (6/5/2020).( )
Dikatakan, saat ini saja hampir semua masyarakat mengaku terkena dampak corona. Padahal pemerintah desa meyakini tidak semua warga akan mendapatkan dana bansos. "Maka dari itu, selain data, kami juga butuh kriteria penerima manfaat, hal ini harus jelas juga," kata Kepala Desa Ngloro Saptosari ini.
Para kepala desa dalam audiensi juga menanyakan kepada Ketua Gugus tugas penanganan Covid-19. Mereka membutuhkan jawaban terkait warga yang melakukan isolasi mandiri. "Kami siap menerima pemudik. Namun ketika isolasi mandiri siapa yang bertanggung jawab permakanan (konsumsi) mereka. Karena dana yang ditarik untuk menangani COVID-19 sangat besar," ungkapnya.
Sementara, Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengaku siap melanjutkan pertemuan ini dengan mempertemukan kepala desa dengan bupati, semua jajaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19 serta kepala dinas terkait. "Kemudian kita akan meminta Pemkab membuat kriteria dan melibatkan pemerintah desa. Karena kalau tidak ada koordinasi akan terjadi kekisruhan," katanya.
Terkait isolasi mandiri, DPRD juga akan membuat catatan khusus. Dewan meminta pemkab segera memberikan anggaran konsumsi bagi desa yang membuat rumah isolasi mandiri. "Jangan hanya di-support untuk membuat rumah isolasi, tapi diberikan anggaran untuk kebutuhan makanan," ujar Srikandi PDIP ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Irianti mengungkapkan bahwa data penerima bantuan corona yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun diakui data belum sesuai dengan harapan.
"Memang kita akui data di Sistem Informasi Desa (SID) adalah data yang relevan dan sesuai dengan kondisi di desa. Namun ketika sampai di pusat data tidak bisa digunakan. Ini juga kendala kami," ujarnya.
Siwi berjanji data penerima akan segera sampai di desa dan bisa dilakukan penyelarasan.
(abd)
tulis komentar anda