Urgensi Pendekatan Humanis dalam Penataan Kota dan Relokasi UMKM
Selasa, 23 Juni 2026 - 20:16 WIB
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita
Penataan kawasan perkotaan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan penertiban, relokasi, maupun penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis serta menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Selama ini, masih ditemukan praktik relokasi yang hanya berfokus pada pemindahan fisik pedagang dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini sering kali tidak disertai strategi yang jelas untuk menjaga keberlangsungan pelanggan dan aktivitas usaha mereka. Akibatnya, tidak sedikit PKL dan UMKM yang mengalami penurunan omzet, bahkan terpaksa gulung tikar setelah direlokasi.
Pengamat tata kota, Radea Respati, berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu menyusun tata cara relokasi yang lebih komprehensif. Salah satu langkah sederhana namun berdampak besar adalah mewajibkan pemasangan papan informasi atau pengumuman di lokasi lama.
Papan tersebut harus menjelaskan bahwa pedagang telah berpindah, lengkap dengan alamat lokasi baru, nomor telepon yang dapat dihubungi, hingga nama akun media sosial mereka. Informasi ini perlu dipasang dalam jangka waktu tertentu agar pelanggan setia tetap dapat menemukan pedagang yang selama ini mereka cari.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan media sosial resminya untuk membantu menyebarluaskan informasi lokasi baru para pedagang. Relokasi seharusnya tidak berhenti pada proses pemindahan fisik semata, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan usaha masyarakat yang terdampak.
Radea juga mengkritisi praktik yang kerap terjadi di lapangan, yaitu ketika proses penggusuran atau relokasi hanya diakhiri dengan pemberian sejumlah uang kompensasi. Sering kali, kegiatan tersebut kemudian dipublikasikan secara masif di media sosial seolah-olah seluruh persoalan telah selesai.
Selama ini, masih ditemukan praktik relokasi yang hanya berfokus pada pemindahan fisik pedagang dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini sering kali tidak disertai strategi yang jelas untuk menjaga keberlangsungan pelanggan dan aktivitas usaha mereka. Akibatnya, tidak sedikit PKL dan UMKM yang mengalami penurunan omzet, bahkan terpaksa gulung tikar setelah direlokasi.
Pengamat tata kota, Radea Respati, berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu menyusun tata cara relokasi yang lebih komprehensif. Salah satu langkah sederhana namun berdampak besar adalah mewajibkan pemasangan papan informasi atau pengumuman di lokasi lama.
Papan tersebut harus menjelaskan bahwa pedagang telah berpindah, lengkap dengan alamat lokasi baru, nomor telepon yang dapat dihubungi, hingga nama akun media sosial mereka. Informasi ini perlu dipasang dalam jangka waktu tertentu agar pelanggan setia tetap dapat menemukan pedagang yang selama ini mereka cari.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan media sosial resminya untuk membantu menyebarluaskan informasi lokasi baru para pedagang. Relokasi seharusnya tidak berhenti pada proses pemindahan fisik semata, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan usaha masyarakat yang terdampak.
Radea juga mengkritisi praktik yang kerap terjadi di lapangan, yaitu ketika proses penggusuran atau relokasi hanya diakhiri dengan pemberian sejumlah uang kompensasi. Sering kali, kegiatan tersebut kemudian dipublikasikan secara masif di media sosial seolah-olah seluruh persoalan telah selesai.
Lihat Juga :