Pemerintah Diminta Hentikan Gelombang PHK di Tengah Pandemi Corona
Senin, 04 Mei 2020 - 12:05 WIB
PKS mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin untuk menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia diminta menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif terjadi di tengah pandemi virus corona alias covid-19. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin disarankan membuat langkah konkret agar dampak PHK tidak semakin parah saat warga tengah berjuang bertahan hidup di tengah wabah virus mematikan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sudah ada tiga juta pekerja dari berbagai sektor usaha yang dirumahkan akibat pandemi corona. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah segera melakukan komunikasi dengan pengusaha.
"Presiden bisa memanggil Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan asosiasi perusahaan di Indonesia untuk duduk bersama dan membahas masalah ini agar bisa menemukan solusi," ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (4/5/2020).
Dampak pandemi corona menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), ada 65 persen tetap menjadi pegawai dan bekerja di rumah, serta hanya 18 persen yang tidak terdampak. Kemudian, 15 persen di-PHK tanpa pesangon dan hanya 2 persen yang diberikan pesangon.
Pemerintah diminta memberikan pelatihan padat karya kepada buruh yang dirumahkan dan PHK. Ini bisa memanfaatkan badan latihan kerja (BLK) yang dimiliki Kemenaker. Para buruh yang dirumahkan dan di-PHK diberikan pelatihan untuk menjadi wirausaha dan kreatif.
Mardani mengatakan, perlu perhatian khusus terhadap deindustrialisasi yang terus terjadi di Indonesia. Deindustrialisasi adalah penurunan kontribusi sektor manufaktur atau pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB). "Harus dipikirkan solusi taktis agar PHK tidak terus bertambah dan semakin memberatkan buruh kita," tuturnya.
Terakhir anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur itu mengkritik rencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing dari China di tengah badai perumahan dan PHK pekerja Indonesia. "Pemerintah tidak peka dengan memberikan izin masuk pekerja asing untuk bekerja. Tidak ada kepedulian dan sangat melukai perasaan rakyat," pungkasnya.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sudah ada tiga juta pekerja dari berbagai sektor usaha yang dirumahkan akibat pandemi corona. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah segera melakukan komunikasi dengan pengusaha.
"Presiden bisa memanggil Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan asosiasi perusahaan di Indonesia untuk duduk bersama dan membahas masalah ini agar bisa menemukan solusi," ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (4/5/2020).
Dampak pandemi corona menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), ada 65 persen tetap menjadi pegawai dan bekerja di rumah, serta hanya 18 persen yang tidak terdampak. Kemudian, 15 persen di-PHK tanpa pesangon dan hanya 2 persen yang diberikan pesangon.
Pemerintah diminta memberikan pelatihan padat karya kepada buruh yang dirumahkan dan PHK. Ini bisa memanfaatkan badan latihan kerja (BLK) yang dimiliki Kemenaker. Para buruh yang dirumahkan dan di-PHK diberikan pelatihan untuk menjadi wirausaha dan kreatif.
Mardani mengatakan, perlu perhatian khusus terhadap deindustrialisasi yang terus terjadi di Indonesia. Deindustrialisasi adalah penurunan kontribusi sektor manufaktur atau pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB). "Harus dipikirkan solusi taktis agar PHK tidak terus bertambah dan semakin memberatkan buruh kita," tuturnya.
Terakhir anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur itu mengkritik rencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing dari China di tengah badai perumahan dan PHK pekerja Indonesia. "Pemerintah tidak peka dengan memberikan izin masuk pekerja asing untuk bekerja. Tidak ada kepedulian dan sangat melukai perasaan rakyat," pungkasnya.
(tri)
tulis komentar anda