Pemerintah Desa di Luwu Utara Diminta Siapkan Rumah Karantina
Minggu, 03 Mei 2020 - 21:08 WIB
Bupati Kabupaten Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Foto: Istimewa
LUWU UTARA - Pemerintah desa di Kabupaten Luwu Utara harus menyiapkan rumah atau tempat karantina. Lokasi itu diperuntukkan bagi setiap warga yang datang ke wilayah tersebut untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
Bupati Kabupaten Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan, setiap orang yang baru datang dari perjalanan luar daerah, mudik/pulang kampung ke Luwu Utara harus menjalani masa karantina selama 14 hari. Mereka juga akan langsung dikategorikan tanpa gejala pelaku perjalanan (TGPP).
Nantinya, mereka harus menjalani masa karantina 14 hari di rumahnya. Jika tidak memungkinkan, mereka dapat dikarantina rumah karantina yang disiapkan pemerintah desa.
"Meskipun warga yang baru datang memenuhi syarat, misalnya memiliki surat keterangan rapid yang menunjukkan hasil negatif, juga menunjukkan identitas diri, TGPP harus tetap melaksanakan karantina rumah selama 14 hari. Jika tidak memungkinkan, maka bawa ke rumah/tempat karantina yang disiapkan desa. Untuk itu, tidak ada lagi alasan bagi pemdes untuk tidak menetapkan rumah karantina di desa. Ini ditujukan bagi desa yang belum menetapkan lokasi karantina," ucap Indah saat memimpin rapat koordinasi via konferensi video bersama camat, Danramil, Kapolsek, kepala puskesmas, Sabtu 2 Mei kemarin.
Tak sekadar menyediakan rumah karantina, pemerintah desa juga diminta untuk menunjuk penanggung jawab.
"Di rumah karantina tersebut, warga tidak boleh ditinggalkan sendiri. Pemdes harus menunjuk penanggung jawab yang bisa diambil dari tim relawan desa Lawan COVID-19 dan dapat dibiayai oleh dana desa. Intinya, kerahkan seluruh sumber daya yang kita miliki, terlebih dengan status tanggap darurat. Saya sudah sampaikan sejak awal, dengan status tanggap darurat artinya seluruh potensi yang dimiliki harus diarahkan untuk penanganan COVID-19," ungkap Indah.
Indah berharap, semua orang disiplin, agar masa tanggap darurat singkat. Sebab, sebagus apapun kebijakan yang pemerintah terapkan, jika masyarakat tidak disiplin, maka akan memperpanjang masa pandemi.
Kedisiplinan masyarakat, lanjut Indah, juga harus dibarengi dengan edukasi yang dilakukan terus menerus oleh semua pihak.
"Sebab masyarakat sudah terbiasa berkumpul, guyub. Berikan pemahaman; tidak ada satupun di antara kita yang tidak merindukan teman-teman kita, merindukan kemeriahan Ramadhan, merindukan salat jamaah di masjid, salat tarawih, buka puasa bersama, kita semua merindukan itu. Tapi, jangan sampai kerinduan berbuah malapetaka yang jauh lebih besar sebab keselamatan warga adalah utama, di atas segalanya," beber Indah.
"Kalau bagi yang muslim disebutkan dalam satu hadis, bahwa lebih baik dunia ini rusak dari pada mencelakakan seorang muslim. Ini momentum kita untuk introspeksi diri sebab ini bukan tentang saya, ini bukan persoalan seseorang saja, tapi kita harus berpikir tentang kemaslahatan orang banyak," pungkas bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Bupati Kabupaten Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan, setiap orang yang baru datang dari perjalanan luar daerah, mudik/pulang kampung ke Luwu Utara harus menjalani masa karantina selama 14 hari. Mereka juga akan langsung dikategorikan tanpa gejala pelaku perjalanan (TGPP).
Nantinya, mereka harus menjalani masa karantina 14 hari di rumahnya. Jika tidak memungkinkan, mereka dapat dikarantina rumah karantina yang disiapkan pemerintah desa.
"Meskipun warga yang baru datang memenuhi syarat, misalnya memiliki surat keterangan rapid yang menunjukkan hasil negatif, juga menunjukkan identitas diri, TGPP harus tetap melaksanakan karantina rumah selama 14 hari. Jika tidak memungkinkan, maka bawa ke rumah/tempat karantina yang disiapkan desa. Untuk itu, tidak ada lagi alasan bagi pemdes untuk tidak menetapkan rumah karantina di desa. Ini ditujukan bagi desa yang belum menetapkan lokasi karantina," ucap Indah saat memimpin rapat koordinasi via konferensi video bersama camat, Danramil, Kapolsek, kepala puskesmas, Sabtu 2 Mei kemarin.
Tak sekadar menyediakan rumah karantina, pemerintah desa juga diminta untuk menunjuk penanggung jawab.
"Di rumah karantina tersebut, warga tidak boleh ditinggalkan sendiri. Pemdes harus menunjuk penanggung jawab yang bisa diambil dari tim relawan desa Lawan COVID-19 dan dapat dibiayai oleh dana desa. Intinya, kerahkan seluruh sumber daya yang kita miliki, terlebih dengan status tanggap darurat. Saya sudah sampaikan sejak awal, dengan status tanggap darurat artinya seluruh potensi yang dimiliki harus diarahkan untuk penanganan COVID-19," ungkap Indah.
Indah berharap, semua orang disiplin, agar masa tanggap darurat singkat. Sebab, sebagus apapun kebijakan yang pemerintah terapkan, jika masyarakat tidak disiplin, maka akan memperpanjang masa pandemi.
Kedisiplinan masyarakat, lanjut Indah, juga harus dibarengi dengan edukasi yang dilakukan terus menerus oleh semua pihak.
"Sebab masyarakat sudah terbiasa berkumpul, guyub. Berikan pemahaman; tidak ada satupun di antara kita yang tidak merindukan teman-teman kita, merindukan kemeriahan Ramadhan, merindukan salat jamaah di masjid, salat tarawih, buka puasa bersama, kita semua merindukan itu. Tapi, jangan sampai kerinduan berbuah malapetaka yang jauh lebih besar sebab keselamatan warga adalah utama, di atas segalanya," beber Indah.
"Kalau bagi yang muslim disebutkan dalam satu hadis, bahwa lebih baik dunia ini rusak dari pada mencelakakan seorang muslim. Ini momentum kita untuk introspeksi diri sebab ini bukan tentang saya, ini bukan persoalan seseorang saja, tapi kita harus berpikir tentang kemaslahatan orang banyak," pungkas bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
(luq)
tulis komentar anda