Anggota DPRD dari Partai Perindo Rangkul Penyandang Disabilitas Majukan Timor Tengah Selatan
Rabu, 26 Februari 2025 - 13:50 WIB
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dari Partai Perindo, Marthen Natonis memberikan perhatian besar kepada penyandang disabilitas. Foto/SindoNews
JAKARTA - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dari Partai Perindo , Marthen Natonis memberikan perhatian besar kepada penyandang disabilitas.
Berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk merangkul difabel, agar bisa aktif berkontribusi bagi kemajuan kabupaten penghasil jeruk soe di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.
Salah satunya dengan memberikan pembekalan politik bertajuk “Pendidikan Politik bagi Kaum Disabilitas dan Pemilih Pemula” di Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Partai Perindo dan Demokrat Siap Kolaborasi Dukung Pemerintahan Prabowo
Kegiatan ini untuk memastikan kelompok penyandang disabilitas memiliki ruang dan hak yang sama dalam kehidupan politik dan sosial.
"Ini merupakan agenda nasional yang menjadi program prioritas Ketua Umum Partai Perindo, bahwa penyandang disabilitas harus diikutsertakan dalam setiap tahapan berbangsa dan bernegara. Baik dalam pembangunan, perencanaan maupun pengawasan. Instruksi ini dijalankan di tingkat DPW dan DPD seluruh Indonesia,” ungkap Marthen, Rabu (25/2/2025).
Berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk merangkul difabel, agar bisa aktif berkontribusi bagi kemajuan kabupaten penghasil jeruk soe di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.
Salah satunya dengan memberikan pembekalan politik bertajuk “Pendidikan Politik bagi Kaum Disabilitas dan Pemilih Pemula” di Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Partai Perindo dan Demokrat Siap Kolaborasi Dukung Pemerintahan Prabowo
Kegiatan ini untuk memastikan kelompok penyandang disabilitas memiliki ruang dan hak yang sama dalam kehidupan politik dan sosial.
"Ini merupakan agenda nasional yang menjadi program prioritas Ketua Umum Partai Perindo, bahwa penyandang disabilitas harus diikutsertakan dalam setiap tahapan berbangsa dan bernegara. Baik dalam pembangunan, perencanaan maupun pengawasan. Instruksi ini dijalankan di tingkat DPW dan DPD seluruh Indonesia,” ungkap Marthen, Rabu (25/2/2025).
Lihat Juga :