Skor EPPD Pemprov Jatim Tertinggi Nasional, Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim
Jum'at, 26 April 2024 - 14:33 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima Piagam Penghargaan Prestasi Pemerintah Daerah di Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 yang diselenggarakan di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). (Foto: dok Pemprov Jatim)
SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima Piagam Penghargaan Prestasi Pemerintah Daerah di Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 yang diselenggarakan di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).
Pemprov Jatim menerima penghargaan ini berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur Tahun 2022, di mana Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan terima kasihnya atas seluruh kerja keras dan sinergitas jajaran Pemprov Jatim, stakeholder terkait, dan masyarakat Jawa Timur selama ini.
(Foto: dok Pemprov Jatim)
Pasalnya, hal tersebut yang menyebabkan capaian skor EPPD Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun dan skor EPPD Jatim Tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan dibanding EPPD tahun 2022 terhadap LPPD 2021 yang berada di angka 3,61.
“Penghargaan ini merupakan pelecut semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, bersinergi, dan produktif,” ujarnya.
Dia lantas menjelaskan salah satu kunci keberhasilan Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang ternyata tak lain adalah getolnya gerakan menuju transformasi digital di bidang reformasi birokrasi. Gerakan transformasi ini telah dilakukan beberapa tahun belakangan.
“Transformasi digital di bidang reformasi birokrasi telah kita lakukan beberapa tahun ke belakang. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat, namun juga membuat kita bisa merumuskan kebijakan berbasis data. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan berdampak baik untuk masyarakat,” ujarnya.
“Jadi kuncinya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat,” imbuhnya.
Pemprov Jatim menerima penghargaan ini berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur Tahun 2022, di mana Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan terima kasihnya atas seluruh kerja keras dan sinergitas jajaran Pemprov Jatim, stakeholder terkait, dan masyarakat Jawa Timur selama ini.
(Foto: dok Pemprov Jatim)
Pasalnya, hal tersebut yang menyebabkan capaian skor EPPD Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun dan skor EPPD Jatim Tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan dibanding EPPD tahun 2022 terhadap LPPD 2021 yang berada di angka 3,61.
“Penghargaan ini merupakan pelecut semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, bersinergi, dan produktif,” ujarnya.
Dia lantas menjelaskan salah satu kunci keberhasilan Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang ternyata tak lain adalah getolnya gerakan menuju transformasi digital di bidang reformasi birokrasi. Gerakan transformasi ini telah dilakukan beberapa tahun belakangan.
“Transformasi digital di bidang reformasi birokrasi telah kita lakukan beberapa tahun ke belakang. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat, namun juga membuat kita bisa merumuskan kebijakan berbasis data. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan berdampak baik untuk masyarakat,” ujarnya.
“Jadi kuncinya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat,” imbuhnya.
tulis komentar anda