Hadiri Konsultasi Publik RKPD, Ketua DPRD Dorong Pemkot Bogor Lebih Inovatif
Rabu, 28 Februari 2024 - 15:31 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menghadiri acara Konsultasi RKPD untuk tahun 2025, Senin (26/2/2024). Foto/Dok. SINDOnews
BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menghadiri acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun 2025, Senin (26/2/2024). Dalam acara tersebut, Atang menyampaikan beberapa catatannya agar penyusunan program yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) bisa lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Setelah saya mengikuti tahapan perencanaan pembangunan dalam 5 tahun ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan formalitas yang mana tahapannya telah diatur dalam regulasi. Mulai dari musrenbang kelurahan hingga kota, penyusunan RKPD, dan KUA PPAS. Belum menyentuh hal yang strategis dan substantif sesuai kebutuhan terkini,” kata Atang. Baca juga: Sekolah Satu Atap Diresmikan, Atang: Proyek Berikutnya Harus Dilanjutkan
Peraih gelar doktor dari IPB University ini menilai ada tiga hal yang menghambat Pemkot Bogor dalam menyusun program. Pertama hambatan regulasi, kedua hambatan habitasi atau kebiasaan, dan ketiga limitasi atau keterbatasan anggaran.
“Sebelum memasukkan input pokok-pokok pikiran DPRD yang dilanjutkan dengan penyusunan RKPD, bagusnya ada workshop marathon terlebih dahulu untuk diskusi antar pengambil kebijakan untuk bisa menyusun program yang memang dibutuhkan masyarakat, apalagi di tiap tahun tentu ada perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program APBD tahun berikutnya bisa menjawab tuntutan tersebut,” ujarnya.
“Setelah saya mengikuti tahapan perencanaan pembangunan dalam 5 tahun ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan formalitas yang mana tahapannya telah diatur dalam regulasi. Mulai dari musrenbang kelurahan hingga kota, penyusunan RKPD, dan KUA PPAS. Belum menyentuh hal yang strategis dan substantif sesuai kebutuhan terkini,” kata Atang. Baca juga: Sekolah Satu Atap Diresmikan, Atang: Proyek Berikutnya Harus Dilanjutkan
Peraih gelar doktor dari IPB University ini menilai ada tiga hal yang menghambat Pemkot Bogor dalam menyusun program. Pertama hambatan regulasi, kedua hambatan habitasi atau kebiasaan, dan ketiga limitasi atau keterbatasan anggaran.
“Sebelum memasukkan input pokok-pokok pikiran DPRD yang dilanjutkan dengan penyusunan RKPD, bagusnya ada workshop marathon terlebih dahulu untuk diskusi antar pengambil kebijakan untuk bisa menyusun program yang memang dibutuhkan masyarakat, apalagi di tiap tahun tentu ada perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program APBD tahun berikutnya bisa menjawab tuntutan tersebut,” ujarnya.
Lihat Juga :