Lapas Binjai Diusulkan Raih Predikat WBK dan WBBM
Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:08 WIB
Lapas Binjai Diusulkan Raih Predikat WBK dan WBBM. Foto/SINDOnews/Aminoer Ras
BINJAI - Tim Penilai Nasional mengusulkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Binjai meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Selain Lapas Binjai, juga ada 19 satuan kerja lain di Sumut yang diusulkan mendapat predikat WBK dan WBBM.
Ini diketahui dari kegiatan penguatan pemenuhan data dukung dan rekomendasi perbaikan TPI menuju WBK, belum lama ini.
Kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut, Sutrisno bersama Tim Sekretariat ZI.
Pada kesempatan ini, Tim Sekretariat ZI Kanwil Kemenkumham Sumut juga mengundang Staf Ahli Bidang Sosial Menteri Hukum dan HAM, Mien Usihen untuk memberikan penguatan.
Kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural dan tim pokja wbk/wbbm pada masing-masing satuan kerja.
Mengawali arahannya, Sutrisno didampingi Kepala Divisi Administrasi Betni Humiras Purba dan Kepala Divisi Imigrasi Silvester Sili Laba menyampaikan, kepada seluruh Tim Pokja Pembanguan Zona Integritas WBK/WBBM untuk tetap semangat dan menyatukan tekad dalam mempersiapkan pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK/WBBM.
Sutrisno mengajak, untuk memperbaiki terkait sarana inovasi yang ada. Juga disarankan untuk memberikan perhatian terkait sarana pelayanan publik yang ada seperti area parkir. Di mana area tersebut merupakan titik yang rentan pungutan.
“Saya tegaskan agar memperhatikan sarana layanan publik. Salah satunya tidak ada lagi pungutan biaya parkir, WBK tidak ada itu. Namun, tetap diatur parkirnya,” tegas Sutrisno.
Selain Lapas Binjai, juga ada 19 satuan kerja lain di Sumut yang diusulkan mendapat predikat WBK dan WBBM.
Ini diketahui dari kegiatan penguatan pemenuhan data dukung dan rekomendasi perbaikan TPI menuju WBK, belum lama ini.
Kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut, Sutrisno bersama Tim Sekretariat ZI.
Pada kesempatan ini, Tim Sekretariat ZI Kanwil Kemenkumham Sumut juga mengundang Staf Ahli Bidang Sosial Menteri Hukum dan HAM, Mien Usihen untuk memberikan penguatan.
Kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural dan tim pokja wbk/wbbm pada masing-masing satuan kerja.
Mengawali arahannya, Sutrisno didampingi Kepala Divisi Administrasi Betni Humiras Purba dan Kepala Divisi Imigrasi Silvester Sili Laba menyampaikan, kepada seluruh Tim Pokja Pembanguan Zona Integritas WBK/WBBM untuk tetap semangat dan menyatukan tekad dalam mempersiapkan pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK/WBBM.
Sutrisno mengajak, untuk memperbaiki terkait sarana inovasi yang ada. Juga disarankan untuk memberikan perhatian terkait sarana pelayanan publik yang ada seperti area parkir. Di mana area tersebut merupakan titik yang rentan pungutan.
“Saya tegaskan agar memperhatikan sarana layanan publik. Salah satunya tidak ada lagi pungutan biaya parkir, WBK tidak ada itu. Namun, tetap diatur parkirnya,” tegas Sutrisno.
tulis komentar anda