Viral 3 Kampung di Sikka NTT, Partai Perindo Minta Pemerintah Prioritaskan Desa Belum Teraliri Listrik
Senin, 02 Oktober 2023 - 12:23 WIB
Ilustrasi warga belum teraliri listrik. Foto/Istimewa
SIKKA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menyoroti viralnya berita tentang warga tiga kampung di NTT yang sudah puluhan tahun tidak pernah menikmati penerangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tiga kampung itu adalah Lelerana, Dhodo, dan Liba di Desa Magepanda, Kabupaten Sikka.
"Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Provinsi harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Jangan semua kebutuhan di daerah harus dilimpahkan ke pemerintah pusat," ujar Yerry kepada wartawan, Minggu (1/10/23).
Menurut Yerry-- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini-- jumlah total desa di Tanah Air adalah 83.794 desa, di bawah desa ada lagi kampung. Sehingga, tidak semua desa dapat diperhatikan kebutuhannya satu per satu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami mendengar warga tiga kampung itu meminta bantuan langsung kepada Presiden Jokowi agar mereka dibantu mendapat aliran listrik yang tidak pernah mereka nikmati sejak Indonesia merdeka. Wajar mereka minta langsung seperti itu, tapi tentu fokus kerja Presiden bukan untuk mengurusi kebutuhan tingkat desa. Itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah di NTT," jelas Yerry.
"Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Provinsi harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Jangan semua kebutuhan di daerah harus dilimpahkan ke pemerintah pusat," ujar Yerry kepada wartawan, Minggu (1/10/23).
Menurut Yerry-- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini-- jumlah total desa di Tanah Air adalah 83.794 desa, di bawah desa ada lagi kampung. Sehingga, tidak semua desa dapat diperhatikan kebutuhannya satu per satu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami mendengar warga tiga kampung itu meminta bantuan langsung kepada Presiden Jokowi agar mereka dibantu mendapat aliran listrik yang tidak pernah mereka nikmati sejak Indonesia merdeka. Wajar mereka minta langsung seperti itu, tapi tentu fokus kerja Presiden bukan untuk mengurusi kebutuhan tingkat desa. Itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah di NTT," jelas Yerry.
Lihat Juga :