Penanganan Jalan di Kepri Dapat Anggaran Rp646 Miliar dari Kementrian PUPR
Senin, 22 Mei 2023 - 04:55 WIB
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad. Foto/Antara
TANJUNGPINANG - Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menggelontorkan anggaran sebesar Rp646 miliar, untuk penanganan jalan di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Rencananya, anggaran tersebut untuk menangani jalan sepanjang 85,53 km.
Kepastian adanya bantuan anggaran untuk penanganan jalan dari Kementrian PUPR tersebut, juga disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. "Kami sangat bersyukur, karena usulan penanganan jalan Pemprov Kepri membuahkan hasil anggaran Rp646 miliar dari Kementerian PUPR," katanya.
Menurut Ansar kepastian anggaran dari Kementerian PUPR itu, didapatkan setelah hasil review pada Aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SiTIa) yang diinput Pemprov Kepri, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ansar sangat mengapresiasi persetujuan Kementerian PUPR, untuk penanganan jalan daerah di Kepri. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah itu, diakuinya sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
Dikatakannya, penanganan jalan di Kepri pada 2023 meliputi pemeliharaan jalan, peningkatan jalan, hingga konstruksi jalan baru yang menyasar di tujuh kabupaten dan kota, meliputi Batam, Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Karimun, Anambas, dan Natuna.
"Infrastruktur jalan itu jadi syarat utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, karena jalan yang memadai bisa memperlancar arus perputaran barang, jasa, dan uang," ujar Ansar.
Lebih lanjut Ansar berkomitmen, ke depan lebih giat lagi mencari dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Kepri. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat memang sangat dibutuhkan dalam mendorong kemajuan daerah.
Ia menyampaikan, tahun ini ada 17 paket usulan penanganan jalan di Kepri, yang disetujui oleh Kementerian PUPR. Terdiri dari 11 usulan penanganan jalan yang diajukan Pemprov Kepri, dua usulan penanganan jalan yang diajukan melalui aspirasi anggota DPR dari daerah pemilihan Kepri.
Kemudian, empat usulan penanganan jalan untuk perbaikan jalan yang terdampak longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, yang merupakan arahan langsung dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Baca Juga
Kepastian adanya bantuan anggaran untuk penanganan jalan dari Kementrian PUPR tersebut, juga disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. "Kami sangat bersyukur, karena usulan penanganan jalan Pemprov Kepri membuahkan hasil anggaran Rp646 miliar dari Kementerian PUPR," katanya.
Menurut Ansar kepastian anggaran dari Kementerian PUPR itu, didapatkan setelah hasil review pada Aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SiTIa) yang diinput Pemprov Kepri, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga
Ansar sangat mengapresiasi persetujuan Kementerian PUPR, untuk penanganan jalan daerah di Kepri. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah itu, diakuinya sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
Dikatakannya, penanganan jalan di Kepri pada 2023 meliputi pemeliharaan jalan, peningkatan jalan, hingga konstruksi jalan baru yang menyasar di tujuh kabupaten dan kota, meliputi Batam, Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Karimun, Anambas, dan Natuna.
"Infrastruktur jalan itu jadi syarat utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, karena jalan yang memadai bisa memperlancar arus perputaran barang, jasa, dan uang," ujar Ansar.
Baca Juga
Lebih lanjut Ansar berkomitmen, ke depan lebih giat lagi mencari dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Kepri. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat memang sangat dibutuhkan dalam mendorong kemajuan daerah.
Ia menyampaikan, tahun ini ada 17 paket usulan penanganan jalan di Kepri, yang disetujui oleh Kementerian PUPR. Terdiri dari 11 usulan penanganan jalan yang diajukan Pemprov Kepri, dua usulan penanganan jalan yang diajukan melalui aspirasi anggota DPR dari daerah pemilihan Kepri.
Kemudian, empat usulan penanganan jalan untuk perbaikan jalan yang terdampak longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, yang merupakan arahan langsung dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
(eyt)
tulis komentar anda