Tantangan Berat Penyelenggara Pemilu, Gelar Pilkada di Tengah Pandemi

KPU juga membangun rasa optimistis ke masyarakat, bahwa pilkada bisa dilaksanakan dengan aman, tanpa memunculkan kekhawatiran akan menjadi klaster baru kasus COVID-19.

Diakuinya membutuhkan banyak penyesuaian. Misalnya nanti, rapat pleno terbuka hanya dihadiri pihak terkait dan disiarkan via medsos, agar masyarakat bisa menyaksikan.

“Kampanye juga ada penyesuaian, agar tidak menghadirkan kerumunan massa. Lebih memanfaatkan teknologi informasi. Debat paslon digelar dengan menyesuaikan situasi," tandasnya.

Pengamat Pengamat Politik dan Hukum UNS Agus Riwanto mengatakan, COVID-19 berpotensi memundurkan dan menyebabkan cacat demokrasi.

Sebab, COVID-19 dengan beragam aspeknya mengganggu pelaksanaan praktik-praktik demokrasi. "Ada banyak agenda demokrasi yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Anggaran pemilu juga berpotensi membengkak. Ini risiko dari tetap dijalankannya pesta demokrasi di tengah suasana COVID," urai Agus. Salah satu tantangan terberat adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah.(Baca juga : Sah, Pasangan Hidup di Bangunan Tua Menikah di Kantor Polisi )

Karena mereka takut untuk berkerumun, datang ke TPS untuk memberikan hak suara, ataupun terlibat dalam kegiatan lain terkait pemilu. Risiko lain dari pilkada di masa pandemi adalah kompetisi yang tidak fair. Ada kemungkinan penyalahgunaan bansos, kampanye yang tidak maksimal dan politik uang makin tinggi. Maka di Pilkada 2020 ini, yang paling berpotensi menang itu incumbent," imbuhnya.