Potensi Filantropi Perlu Dukungan Kebijakan dan Riset
Selasa, 21 Juli 2020 - 18:39 WIB
“Di luar negeri filantropi mendapatkan insentif berupa tax deduction dan tax exemption. Di Indonesia kita mempunyai kebijakan insentif pajak untuk 5 bidang, tapi sayangnya kesehatan tidak termasuk di dalamnya,” kata Hamid, Selasa (21/7/2020). (Baca: Genjot Tes Massal COVID, Jateng Tingkatkan Kapasitas Tes 4.991 Perhari )
Untuk itu perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat yang menjadi donatur, sehingga dapat memberikan donasi secara terorganisir dan jangka panjang. “Tidak hanya program kesehatan yang kuratif tetapi juga program yang bersifat preventif dan promotif yang dampak dan fungsinya sangat strategis untuk kesehatan,” ucapnya.
Hal yang sama diungkapkan konsultan dan peneliti PKMK FKKMK UGM, Shita Listya Dewi. Ia mengatakan peran sektor filantropi terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia sangat besar dan masih bisa digali lebih banyak lagi. “Karena itu perlu mengedukasi masyarakat sebagai donatur dan mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih kondusif bagi para filantropi,” jelasnya.
Peneliti utama PKMK FKKMK UGM, Jodi Visnu menambahkan meskipun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,2%, namun proporsi total pengeluaran kesehatan atas PDB tetap stagnan di angka 3,2-3,3%. Untuk itu, sumber keuangan lain seperti filantropi dirasa perlu untuk melengkapi sistem pembiayaan kesehatan di masa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk itu perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat yang menjadi donatur, sehingga dapat memberikan donasi secara terorganisir dan jangka panjang. “Tidak hanya program kesehatan yang kuratif tetapi juga program yang bersifat preventif dan promotif yang dampak dan fungsinya sangat strategis untuk kesehatan,” ucapnya.
Hal yang sama diungkapkan konsultan dan peneliti PKMK FKKMK UGM, Shita Listya Dewi. Ia mengatakan peran sektor filantropi terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia sangat besar dan masih bisa digali lebih banyak lagi. “Karena itu perlu mengedukasi masyarakat sebagai donatur dan mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih kondusif bagi para filantropi,” jelasnya.
Peneliti utama PKMK FKKMK UGM, Jodi Visnu menambahkan meskipun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,2%, namun proporsi total pengeluaran kesehatan atas PDB tetap stagnan di angka 3,2-3,3%. Untuk itu, sumber keuangan lain seperti filantropi dirasa perlu untuk melengkapi sistem pembiayaan kesehatan di masa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
(don)
Lihat Juga :