Usut Tuntas Kasus Perdagangan Manusia di Tambora, Diduga Ada Sindikat Mafia
Jum'at, 24 Maret 2023 - 21:34 WIB
Ketua Umum Serikat Pekerja IMPPI William Yani Wea meminta kasus perdagangan manusia dengan korban 39 perempuan di Tambora, Jakarta Barat diusut tuntas. Foto: Ist
JAKARTA - Kasus perdagangan manusia dengan korban 39 perempuan di Tambora , Jakarta Barat harus diusut tuntas. Diduga ada sindikat atau jaringan mafia perdagangan manusia dalam kasus tersebut.
“Kami minta diusut tuntas karena dugaan kasus ini sudah sindikat,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran, dan Pekerja Profesional Indonesia (IMPPI) William Yani Wea, Jumat (24/3/2023).
Baca juga: Ini Wajah Mucikari dan 3 Pengawal di Tempat Penampungan PSK Tambora
Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam dan membiarkan kejahatan perdagangan orang itu semakin merajalela di masyarakat. Kasus itu harus ditindak tegas dan diproses secara hukum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku.
“Saat ini, human trafficking makin memprihatinkan. Apalagi ada indikasi beking dari oknum pejabat ini makin kuat. Kami sedang melakukan investigasi untuk membuka kotak pandora mafia perdagangan orang. Kemudian, mencari data valid dan fakta siapa oknum pejabat atau oknum aparat yang terlibat,” ujarnya.
“Karena 6 bulan mendatang semua data yang dianggap valid akan dilaporkan ke Menkopulhukam,” tambahnya.
“Kami minta diusut tuntas karena dugaan kasus ini sudah sindikat,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran, dan Pekerja Profesional Indonesia (IMPPI) William Yani Wea, Jumat (24/3/2023).
Baca juga: Ini Wajah Mucikari dan 3 Pengawal di Tempat Penampungan PSK Tambora
Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam dan membiarkan kejahatan perdagangan orang itu semakin merajalela di masyarakat. Kasus itu harus ditindak tegas dan diproses secara hukum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku.
“Saat ini, human trafficking makin memprihatinkan. Apalagi ada indikasi beking dari oknum pejabat ini makin kuat. Kami sedang melakukan investigasi untuk membuka kotak pandora mafia perdagangan orang. Kemudian, mencari data valid dan fakta siapa oknum pejabat atau oknum aparat yang terlibat,” ujarnya.
“Karena 6 bulan mendatang semua data yang dianggap valid akan dilaporkan ke Menkopulhukam,” tambahnya.
Lihat Juga :