34 Kepala Daerah Siapkan Masukan di Rakernas PKS
Jum'at, 24 Februari 2023 - 14:53 WIB
Sebanyak 35 Kepala Daerah se-Indonesia yang di usung Partai Keadilan Sejahtera melakukan pertemuan dan silaturahmi nasional di Hotel Sultan, Jakarta. Foto/Ist
JAKARTA - Sebanyak 35 Kepala Daerah se-Indonesia yang di usung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan pertemuan dan silaturahmi nasional di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat (24/2/23).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menampung seluruh masukan dari para kepala daerah dari wali kota, bupati dan gubernur untuk dibawa dalam Rapat Kerja Nasional PKS pada 24-26 Februari 2023 di Hotel Sultan.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta para kepala daerah agar tetap menyelesaikan sumpah janji jabatannya meski saat ini merupakan tahun politik.
"Meskipun di tahun politik, agar kepala daerah tetap mementingkan rakyat, fokus pada pencapaian target pembangunan dan realisasi janji-janji kampanye, membantu mengurangi beban rakyat dan mencari solusi yang inovatif di tengah keterbatasan dan ancaman resesi akibat dampak pandemi," kata Syaikhu saat membuka pertemuan.
Dia memaparkan bahwa agar pembangunan di Indonesia hasilnya bisa disaksikan dan dinikmati generasi selanjutnya. Selain itu kepala daerah juga diminta menjaga terwujudnya zero case baik persoalan hukum moral dan asusila sehingga bisa terwujud good governance dan clean goverment.
Selanjutnya kepala daerah juga harus mampu membangun kerja sama antar daerah dalam bentuk Sister province dan sister city.
Sementara itu Gubernur NTB Zulkieflimansyah sekaligus Ketua Badan Pembinàan Kepemimpinan Daerah (BPKD) sebagai wadah pembinaan kepala daerah PKS menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan agar mampu bersaing di tengah persaingan global.
Menurut Bang Zul sapaan akrabnya, para kepala daerah juga akan memberikan masukan dalam Rakernas PKS nanti serta menerima laporan dari kepala daerah terkait keadaan sosial ekonomi masyarakat karena dampak pandemi.
Pada pertemuan tersebut juga, dilakukan kegiatan seminar good governance dan strategi penanggulan kemiskinan menghadapi dampak pandemi, pengelolaan sampah dan menjadikan persoalan sampah tidak lagi Menjadi Beban Lingkungan serta pemberian award kepala daerah berprestasi.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menampung seluruh masukan dari para kepala daerah dari wali kota, bupati dan gubernur untuk dibawa dalam Rapat Kerja Nasional PKS pada 24-26 Februari 2023 di Hotel Sultan.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta para kepala daerah agar tetap menyelesaikan sumpah janji jabatannya meski saat ini merupakan tahun politik.
"Meskipun di tahun politik, agar kepala daerah tetap mementingkan rakyat, fokus pada pencapaian target pembangunan dan realisasi janji-janji kampanye, membantu mengurangi beban rakyat dan mencari solusi yang inovatif di tengah keterbatasan dan ancaman resesi akibat dampak pandemi," kata Syaikhu saat membuka pertemuan.
Dia memaparkan bahwa agar pembangunan di Indonesia hasilnya bisa disaksikan dan dinikmati generasi selanjutnya. Selain itu kepala daerah juga diminta menjaga terwujudnya zero case baik persoalan hukum moral dan asusila sehingga bisa terwujud good governance dan clean goverment.
Selanjutnya kepala daerah juga harus mampu membangun kerja sama antar daerah dalam bentuk Sister province dan sister city.
Sementara itu Gubernur NTB Zulkieflimansyah sekaligus Ketua Badan Pembinàan Kepemimpinan Daerah (BPKD) sebagai wadah pembinaan kepala daerah PKS menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan agar mampu bersaing di tengah persaingan global.
Menurut Bang Zul sapaan akrabnya, para kepala daerah juga akan memberikan masukan dalam Rakernas PKS nanti serta menerima laporan dari kepala daerah terkait keadaan sosial ekonomi masyarakat karena dampak pandemi.
Pada pertemuan tersebut juga, dilakukan kegiatan seminar good governance dan strategi penanggulan kemiskinan menghadapi dampak pandemi, pengelolaan sampah dan menjadikan persoalan sampah tidak lagi Menjadi Beban Lingkungan serta pemberian award kepala daerah berprestasi.
(shf)
tulis komentar anda