Pengamat Ini Menilai Bantuan untuk Botabekjur Hanya Belas Kasihan
Sabtu, 02 Mei 2015 - 08:15 WIB
Pengamat Ini Menilai Bantuan untuk Botabekjur Hanya Belas Kasihan
A
A
A
JAKARTA - Bantuan keuangan untuk Bogor, Tangerang, Bekasi dan Cianjur dinilai hanya sebuah belas kasihan dari Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, meski telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir indikator manfaat bantuan keuangan tersebut belum ada.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, bantuan keuangan Pemprov DKI kepada daerah mitra hanyalah sebuah belas kasihan. Sebab, selain melihat langsung fakta dilapangan, Nirwono tidak melihat transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah dan rekomendasi kegiatan dari Pemprov DKI.
Nirwono menuturkan, bantuan keuangan yang diberikan DKI tidak terfokus pada perencanaan pembangunan di Jakarta. Seolah-olah, kata dia, bantuan keuangan itu hanyalah bentuk tanggung jawab DKI kepada pemerintah pusat.
Misalnya saja dalam penanganan banjir dan kepadatan arus lalu lintas yang menjadi program prioritas DKI. Hingga saat ini, kata Nirwono, dukungan daerah mitra dalam menangani dua program tersebut saja belum terlihat.
"Indikator manfaat bantuan keuangan itu belum ada. Yang terjadi setiap tahun itu DKI memberikan dana bantuan kepada daerah mitra tetapi fungsinya bukan untuk mendukung program DKI. Kemacetan di daerah perbatasan belum terurai, apalagi banjir," ujar Nirwono, Jumat 1 Mei kemarin.
Nirwono menjelaskan, untuk menangani permasalahan banjir di Jakarta, Pemprov DKI selalu menyalahkan aliran sungai dan waduk yang melintas di daerah mitranya. Seharusnya, Pemprov DKI fokus memberikan bantuan dana untuk mengurangi banjir entah itu berupa pembangunan rusunawa atau dana penggusurannya.
Sementara, pemerintah daerah mengeluarkan dana untuk relokasinya. Apabila tidak selesai tahun ini, tahun depan berikan lagi untuk alokasi yang sama.
Begitu juga dalam mengatasi kepadatan arus lalu lintas di daerah perbatasan. Apabila pemprov memiliki program untuk mengintegrasikan transportasi Botabekjur, berikan saja kewenangan pengorpasian bus Botabekjur ke daerah masing-masing.
Pemprov DKI cukup membantu dalam pengadaan bus, sementara halte dan pelebaran jalannya kewenangan pemerintah daerah. "Artinya, bantuan keuangan itu harus bersinergi dengan program kegiatan DKI yang saling mendukung. Jangan sampai pemerintah daerah bergantung kepada dana dari DKI seperti apa yang terjadi di lingkungan pejabat DKI. Apabila tidak kunjung cair seperti sekarang ini, mereka tidak mau mengerjakan program yang sudah direncanakanya," jelasnya.
Nirwono mengapresiasi Pemprov DKI dalam memberikan rekomendasi bantuan keuangan kepada daerah mitra. Namun, dia juga berharap agar Pemprov dan pemerintah daerah mitra duduk bareng untuk saling memaparkan masing-masing programnya.
"Sampai saat ini duduk bareng belum berhasil, karena masih ada egoisme sektoral daerah. Padahal perlu untuk mengetahui pembangunan dan bantuan apa yang ada. Bagaimana sistem transportasi, bagaimana penataan ruang," ucapnya.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, bantuan keuangan Pemprov DKI kepada daerah mitra hanyalah sebuah belas kasihan. Sebab, selain melihat langsung fakta dilapangan, Nirwono tidak melihat transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah dan rekomendasi kegiatan dari Pemprov DKI.
Nirwono menuturkan, bantuan keuangan yang diberikan DKI tidak terfokus pada perencanaan pembangunan di Jakarta. Seolah-olah, kata dia, bantuan keuangan itu hanyalah bentuk tanggung jawab DKI kepada pemerintah pusat.
Misalnya saja dalam penanganan banjir dan kepadatan arus lalu lintas yang menjadi program prioritas DKI. Hingga saat ini, kata Nirwono, dukungan daerah mitra dalam menangani dua program tersebut saja belum terlihat.
"Indikator manfaat bantuan keuangan itu belum ada. Yang terjadi setiap tahun itu DKI memberikan dana bantuan kepada daerah mitra tetapi fungsinya bukan untuk mendukung program DKI. Kemacetan di daerah perbatasan belum terurai, apalagi banjir," ujar Nirwono, Jumat 1 Mei kemarin.
Nirwono menjelaskan, untuk menangani permasalahan banjir di Jakarta, Pemprov DKI selalu menyalahkan aliran sungai dan waduk yang melintas di daerah mitranya. Seharusnya, Pemprov DKI fokus memberikan bantuan dana untuk mengurangi banjir entah itu berupa pembangunan rusunawa atau dana penggusurannya.
Sementara, pemerintah daerah mengeluarkan dana untuk relokasinya. Apabila tidak selesai tahun ini, tahun depan berikan lagi untuk alokasi yang sama.
Begitu juga dalam mengatasi kepadatan arus lalu lintas di daerah perbatasan. Apabila pemprov memiliki program untuk mengintegrasikan transportasi Botabekjur, berikan saja kewenangan pengorpasian bus Botabekjur ke daerah masing-masing.
Pemprov DKI cukup membantu dalam pengadaan bus, sementara halte dan pelebaran jalannya kewenangan pemerintah daerah. "Artinya, bantuan keuangan itu harus bersinergi dengan program kegiatan DKI yang saling mendukung. Jangan sampai pemerintah daerah bergantung kepada dana dari DKI seperti apa yang terjadi di lingkungan pejabat DKI. Apabila tidak kunjung cair seperti sekarang ini, mereka tidak mau mengerjakan program yang sudah direncanakanya," jelasnya.
Nirwono mengapresiasi Pemprov DKI dalam memberikan rekomendasi bantuan keuangan kepada daerah mitra. Namun, dia juga berharap agar Pemprov dan pemerintah daerah mitra duduk bareng untuk saling memaparkan masing-masing programnya.
"Sampai saat ini duduk bareng belum berhasil, karena masih ada egoisme sektoral daerah. Padahal perlu untuk mengetahui pembangunan dan bantuan apa yang ada. Bagaimana sistem transportasi, bagaimana penataan ruang," ucapnya.
(whb)
