Pemprov DKI Dinilai Gagal Atasi Banjir, Macet & Kemiskinan
Selasa, 21 April 2015 - 18:14 WIB
Pemprov DKI Dinilai Gagal Atasi Banjir, Macet & Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Pemprov DKI Jakarta pada tahun anggaran 2014 lalu dinilai buruk tak hanya dari sisi pendapatan dan belanja APBD 2014. Permasalahan di Ibu Kota seperi kemiskinan, kemacetan dan banjir juga menjadi salah satu musabab.
Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan, kinerja Pemprov DKI Jakarta dinilai buruk karena adanya kenaikan angka kemiskinan dari 371.000 penduduk pada 2013, menjadi 412.000 penduduk di tahun 2014.
"Pemprov DKI Jakarta juga gagal mengatasi kemacetan dan banjir di Ibu Kota," ungakpnya Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/4/2015). Menurut Prasetio, sebenarnya Jokowi-Ahok mempunyai terobosan baru untuk kepentingan Jakarta yang diperlukan.
Masalah banjir, macet, kesehatan, pendidikan, ruang terbuka hijau, sudah bagus. "Nah, mereka membuat terobosan yang harus membutuhkan payung hukum. Ini (ketersediaan payung hukum untuk menjalankan program) yang membuat stagnan," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
Dalam kesimpulannya, Rapimgab DPRD DKI Jakarta menyarankan agar Ahok harus lebih serius bekerja untuk kepentingan warga Jakarta pada tahun ini. Selain itu, Ahok juga diharap mampu melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program-programnya setahun ke depan.
Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan, kinerja Pemprov DKI Jakarta dinilai buruk karena adanya kenaikan angka kemiskinan dari 371.000 penduduk pada 2013, menjadi 412.000 penduduk di tahun 2014.
"Pemprov DKI Jakarta juga gagal mengatasi kemacetan dan banjir di Ibu Kota," ungakpnya Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/4/2015). Menurut Prasetio, sebenarnya Jokowi-Ahok mempunyai terobosan baru untuk kepentingan Jakarta yang diperlukan.
Masalah banjir, macet, kesehatan, pendidikan, ruang terbuka hijau, sudah bagus. "Nah, mereka membuat terobosan yang harus membutuhkan payung hukum. Ini (ketersediaan payung hukum untuk menjalankan program) yang membuat stagnan," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
Dalam kesimpulannya, Rapimgab DPRD DKI Jakarta menyarankan agar Ahok harus lebih serius bekerja untuk kepentingan warga Jakarta pada tahun ini. Selain itu, Ahok juga diharap mampu melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program-programnya setahun ke depan.
(whb)
