Sering Tunggak Bayar Listrik, Ahok Minta Autodebet ke PLN
Sabtu, 11 April 2015 - 02:26 WIB
Sering Tunggak Bayar Listrik, Ahok Minta Autodebet ke PLN
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meminta PT PLN menerapkan sistem autodebet untuk pembayaran rekening listrik. Ini dilakukan agar tidak ada lagi tunggakan listrik di lingkungan Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, heran dengan pembayaran rutin seperti telepon, air, listrik, dan internet yang selalu menunggak. Padahal, seharusnya pembayaran dapat dengan cepat dilakukan menggunakan anggaran yang ada, meski APBD terhambat.
"Saya sudah suruh BPKAD untuk memisahkan program mana saja yang bisa pakai anggaran mendahului dan kenapa enggak DKI minta sama PLN dan bank untuk autodebet saja pembayarannya tiap tanggal 1," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat 10 April kemarin.
Ahok beralasan PLN pasti telah memiliki catatan berapa besaran biaya listrik yang dihabiskan oleh DKI. Dengan demikian, PLN akan mudah untuk memotong (autodebet) supaya tidak ada penunggakan seperti ini.
"Soal kuitansinya segala macam nyusul saja, itu kan bisa diaudit. Lagi pula PLN ini kan bukan punya swasta tapi punya pemerintah," ujarnya. Ahok juga meminta Kepala BPKAD supaya dapat mempersiapkan pergub untuk melakukan sistem autodebet pada pembayaran rutin menggunakan anggaran mendahului.
"Yang ribet kan kalau autodebet enggak ada duit. Nah ini ada duit, tapi kagak mau bayar kan konyol aja," kata Ahok. Sebelumnya, ada sebanyak 158 kantor pemerintahan dan sekolah tidak mendapat aliran listrik. Pasalnya, tagihan listrik selama tiga bulan, yakni Januari-Maret belum dibayar Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, heran dengan pembayaran rutin seperti telepon, air, listrik, dan internet yang selalu menunggak. Padahal, seharusnya pembayaran dapat dengan cepat dilakukan menggunakan anggaran yang ada, meski APBD terhambat.
"Saya sudah suruh BPKAD untuk memisahkan program mana saja yang bisa pakai anggaran mendahului dan kenapa enggak DKI minta sama PLN dan bank untuk autodebet saja pembayarannya tiap tanggal 1," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat 10 April kemarin.
Ahok beralasan PLN pasti telah memiliki catatan berapa besaran biaya listrik yang dihabiskan oleh DKI. Dengan demikian, PLN akan mudah untuk memotong (autodebet) supaya tidak ada penunggakan seperti ini.
"Soal kuitansinya segala macam nyusul saja, itu kan bisa diaudit. Lagi pula PLN ini kan bukan punya swasta tapi punya pemerintah," ujarnya. Ahok juga meminta Kepala BPKAD supaya dapat mempersiapkan pergub untuk melakukan sistem autodebet pada pembayaran rutin menggunakan anggaran mendahului.
"Yang ribet kan kalau autodebet enggak ada duit. Nah ini ada duit, tapi kagak mau bayar kan konyol aja," kata Ahok. Sebelumnya, ada sebanyak 158 kantor pemerintahan dan sekolah tidak mendapat aliran listrik. Pasalnya, tagihan listrik selama tiga bulan, yakni Januari-Maret belum dibayar Pemprov DKI.
(whb)
