Soal Hak Angket, Fraksi Golkar Hanya Ingin Harmonisasi
Jum'at, 03 April 2015 - 04:11 WIB
Soal Hak Angket, Fraksi Golkar Hanya Ingin Harmonisasi
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta beralasan, dukungan partai berlambang pohon beringin itu terhadap hak angket hanya ingin ada harmonisasi antara legislatif dan eksekutif.
Ketua DPD Partai Golkar, Zainudin menjelaskan, fraksi Golkar di DPRD sejak awal tidak pernah bermimpi ataupun berfikir sama sekali untuk memakzulkan Ahok.
"Kami memang setuju hak angket tapi tujuananya untuk menjaga harmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Ini juga demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik di Jakarta," terangnya ketika dihubungi, Kamis (2/4/2015).
Saat ini, lanjut Zainudin, masyarakat Jakarta sudah sangat gerah dengan kondisi Jakarta, baik macet, banjir, kumuh dan sebagainya. Untuk itu, apabila keharmonisan tidak terjaga, otomatis pembangunan di Jakarta tidak akan berjalan efektif.
"Kalau masuk dalam HMP membutuhkan waktu lebih lama lagi, sementara kondisi di Jakarta sudah semrawut dan membutuhkan pembangunan yang cepat," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra, M. Taufik mengatakan, jika kesimpulan HMP atau tidak tergantung hasil paripurna yang sudah dipastikan digelar pada Senin 6 April 2015 mendatang.
Meski sejak awal mengatakan jika Ahok telah terbukti melanggar hukum dengan mengirimkan APBD 2015 bukan hasil paripurna, namun dia belum meyakini jika dapat diteruskan ke HMP.
"Kan saya belum liat laporan angketnya. Kalo sudah lihat nanti hari Senin baru kita sampaikan, ini loh ternyata melanggar," ungkapnya.
Ketua DPD Partai Golkar, Zainudin menjelaskan, fraksi Golkar di DPRD sejak awal tidak pernah bermimpi ataupun berfikir sama sekali untuk memakzulkan Ahok.
"Kami memang setuju hak angket tapi tujuananya untuk menjaga harmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Ini juga demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik di Jakarta," terangnya ketika dihubungi, Kamis (2/4/2015).
Saat ini, lanjut Zainudin, masyarakat Jakarta sudah sangat gerah dengan kondisi Jakarta, baik macet, banjir, kumuh dan sebagainya. Untuk itu, apabila keharmonisan tidak terjaga, otomatis pembangunan di Jakarta tidak akan berjalan efektif.
"Kalau masuk dalam HMP membutuhkan waktu lebih lama lagi, sementara kondisi di Jakarta sudah semrawut dan membutuhkan pembangunan yang cepat," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra, M. Taufik mengatakan, jika kesimpulan HMP atau tidak tergantung hasil paripurna yang sudah dipastikan digelar pada Senin 6 April 2015 mendatang.
Meski sejak awal mengatakan jika Ahok telah terbukti melanggar hukum dengan mengirimkan APBD 2015 bukan hasil paripurna, namun dia belum meyakini jika dapat diteruskan ke HMP.
"Kan saya belum liat laporan angketnya. Kalo sudah lihat nanti hari Senin baru kita sampaikan, ini loh ternyata melanggar," ungkapnya.
(ysw)
