Antisipasi Anggaran Ujuk-ujuk, Ini Saran Ahok untuk DPRD
Rabu, 01 April 2015 - 14:06 WIB
Antisipasi Anggaran Ujuk-ujuk, Ini Saran Ahok untuk DPRD
A
A
A
JAKARTA - Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta diminta untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) mereka masing-masing. Ini dilakukan agar tidak ada lagi anggaran yang diselipkan secara tiba-tiba.
Permintaan agar wakil rakyat mengikuti musrenbang ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "DPRD harus ikut musrenbang sekarang. Makanya saya bilang namanya pokok pikiran, hak anggaran DPRD atau usulan-usulan itu dilakukan sebelum Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan ikuti musrenbang, dulukan DPRD enggak pernah ikuti musrenbang, jarang lah gitu," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2015).
Sehingga, lanjut Ahok, yang terjadi jika jarang mengikuti musrenbang ada susunan anggaran yang diselipkan secara tiba-tiba."Itu kan yang jadi masalah saat ini. 2015 kita lihat saja sudah ada dua versi, kita pengin 2016 tidak terjadi seperti ini," harapnya.
Ahok juga mengatakan nantinya dari program-program yang diajukan pada musrenbang akan ditaruh pada satu situs dengan e-musrenbang. E-musrenbang ini untuk menghindari ketidaktahuan baik SKPD maupun UKPD ketika ditanya apa prioritas dari wilayah tersebut.
"Jadi kita bisa lihat mereka sudah usul ini, tiba-tiba apa yang dikirim beda, nanti ketahuan siapa yang ganti-ganti. Jadi ini beda dengan e-budgeting, nanti di KUA-PPAS 2016 berjalan dengan baik karena DPRD hadir di musrenbang kemudian program yang memang menyasar kepada masyarakat dimasukkan kepada e-musrenbang," jelas Ahok.
Permintaan agar wakil rakyat mengikuti musrenbang ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "DPRD harus ikut musrenbang sekarang. Makanya saya bilang namanya pokok pikiran, hak anggaran DPRD atau usulan-usulan itu dilakukan sebelum Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan ikuti musrenbang, dulukan DPRD enggak pernah ikuti musrenbang, jarang lah gitu," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2015).
Sehingga, lanjut Ahok, yang terjadi jika jarang mengikuti musrenbang ada susunan anggaran yang diselipkan secara tiba-tiba."Itu kan yang jadi masalah saat ini. 2015 kita lihat saja sudah ada dua versi, kita pengin 2016 tidak terjadi seperti ini," harapnya.
Ahok juga mengatakan nantinya dari program-program yang diajukan pada musrenbang akan ditaruh pada satu situs dengan e-musrenbang. E-musrenbang ini untuk menghindari ketidaktahuan baik SKPD maupun UKPD ketika ditanya apa prioritas dari wilayah tersebut.
"Jadi kita bisa lihat mereka sudah usul ini, tiba-tiba apa yang dikirim beda, nanti ketahuan siapa yang ganti-ganti. Jadi ini beda dengan e-budgeting, nanti di KUA-PPAS 2016 berjalan dengan baik karena DPRD hadir di musrenbang kemudian program yang memang menyasar kepada masyarakat dimasukkan kepada e-musrenbang," jelas Ahok.
(whb)
