Sehari Tanpa Kendaraan di Pemkot Bogor Tak Efektif
Senin, 30 Maret 2015 - 14:18 WIB
Sehari Tanpa Kendaraan di Pemkot Bogor Tak Efektif
A
A
A
JAKARTA - Program sehari tanpa kendaraan di lingkungan Pemkot Bogor sepertinya tidak efektif. Pasalnya, setiap Senin tetap terlihat PNS yang membawa kendaraan dinas dan pribadi.
Berdasarkan pantauan, area parkir samping dan belakang Balaikota Bogor (Sekretariat Daerah) Kota Bogor.
Tak hanya itu, di area parkir dan belakang DPRD Kota Bogor yang diperuntukan kendaraan roda dua juga tak nampak kebijakan tersebut berlaku.
"Sepertinya itu cuma program cari sensasi tapi pelaksanaan dan pengawasannya nol besar," ujar Rahmat Efendi (35) warga Tanah Sareal, Kota Bogor saat ditemui di lingkungan Pemkot Bogor, Senin (30/3).
Parahnya, area parkir di lingkungan Pemkot Bogor tak jauh beda dengan parkiran di pasar, hampir semua PNS membawa kendaraan sehingga terlihat semrawut.
Hal senada diungkapkan, Rosidin (45) warga Gunungbatu, Bogor Barat, Kota Bogor. Menurutnya, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang yang nyeleneh dan kurang efektif.
"Seperti program sehari tanpa kendaraan tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh PNS, bukannya mengatasi kemacetan malah menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Sementara itu, Pemkot bakal menerapkan sistem parkir berbayar di lingkungan balai kota. Hal ini karena makin berjubelnya kendaraan yang ada di Balai Kota Bogor baik milik PNS dan juga warga yang masuk ke dalam.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Suharto menerangkan, akan membangun double dacker untuk menata parkiran bagi kendaraan roda dua.
"Nah kita pasang gate juga, tetapi bukan untuk nyari untung meski kita pasang tarif," imbuhnya.
Suharto menjelaskan, penggunaan tarif nanti bertujuan untuk mengatur seriap orang yang parkir. Sehingga tidak sembarang orang bisa parkir di lingkungan balai kota.
"Jadi untuk tarif mungkin nanti bisa tarif flat, dengan begitu kita juga bisa menjamin keamanan. Dan ini juga meminimalisir orang yang hanya numpang parkir," tandasnya.
Berdasarkan pantauan, area parkir samping dan belakang Balaikota Bogor (Sekretariat Daerah) Kota Bogor.
Tak hanya itu, di area parkir dan belakang DPRD Kota Bogor yang diperuntukan kendaraan roda dua juga tak nampak kebijakan tersebut berlaku.
"Sepertinya itu cuma program cari sensasi tapi pelaksanaan dan pengawasannya nol besar," ujar Rahmat Efendi (35) warga Tanah Sareal, Kota Bogor saat ditemui di lingkungan Pemkot Bogor, Senin (30/3).
Parahnya, area parkir di lingkungan Pemkot Bogor tak jauh beda dengan parkiran di pasar, hampir semua PNS membawa kendaraan sehingga terlihat semrawut.
Hal senada diungkapkan, Rosidin (45) warga Gunungbatu, Bogor Barat, Kota Bogor. Menurutnya, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang yang nyeleneh dan kurang efektif.
"Seperti program sehari tanpa kendaraan tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh PNS, bukannya mengatasi kemacetan malah menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Sementara itu, Pemkot bakal menerapkan sistem parkir berbayar di lingkungan balai kota. Hal ini karena makin berjubelnya kendaraan yang ada di Balai Kota Bogor baik milik PNS dan juga warga yang masuk ke dalam.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Suharto menerangkan, akan membangun double dacker untuk menata parkiran bagi kendaraan roda dua.
"Nah kita pasang gate juga, tetapi bukan untuk nyari untung meski kita pasang tarif," imbuhnya.
Suharto menjelaskan, penggunaan tarif nanti bertujuan untuk mengatur seriap orang yang parkir. Sehingga tidak sembarang orang bisa parkir di lingkungan balai kota.
"Jadi untuk tarif mungkin nanti bisa tarif flat, dengan begitu kita juga bisa menjamin keamanan. Dan ini juga meminimalisir orang yang hanya numpang parkir," tandasnya.
(ysw)
