Kisruh APBD DKI Bikin Bekasi Harap-harap Cemas
Rabu, 25 Maret 2015 - 09:38 WIB
Kisruh APBD DKI Bikin Bekasi Harap-harap Cemas
A
A
A
BEKASI - Kisruh APBD DKI 2015 ternyata membuat pemerintah daerah sekitar Ibu Kota harap-harap cemas. Salah satunya Pemkot Bekasi yang khawatir tidak mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.
Bila akhirnya kisruh APBD DKI ini memengaruhi kucuran dana hibah untuk daerah tetangga. Secara otomatis juga akan berdampak bagi Ibu Kota.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan, ada beberapa efek kisruh APBD DKI, di antaranya pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Sebab aktivitas buang sampah di TPSTS akan terganggu akan terganggu jika biaya kompensasi sampah kepada warga Kota Bekasi sebesar Rp40 miliar tak terbayar oleh DKI Jakarta.
”Dampaknya sangat banyak, sebab kebijakan anggaran DKI berhubungan dengan kepentingan sejumlah wilayah di sekitarnya,” katanya. Selain masalah sampah, lanjut dia, Kota Bekasi juga tengah menunggu dana hibah DKI sebesar Rp200 miliar.
Dana hibah tersebut akan diperuntukkan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, seperti jalan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menambahkan, jika kisruh itu tetap berlanjut maka dana hibah untuk daerah mitra disekitar DKI Jakarta pada tahun ini bisa saja tidak ada.”Kami sangat berharap dengan adanya bantuan hibah dari DKI Jakarta,” tambahnya.
Bantuan hibah itu memang sangat diperlukan oleh Bekasi untuk membangun infrastruktur diwilayah perbatasan dengan DKI Jakarta. Salah satunya pembangunan lanjutan sisi selatan Kalimalang di Jalan KH Noer Alie hingga perbatasan dengan DKI Jakrta di Sumber Arta sebesar Rp60 miliar.
Pembangunan lanjutan jalan penunjang jembatan Tol Bekasi Timur Rp30 miliar. Pembangunan jembatan dan jalan Bojong Menteng Rp8,9 miliar, pembangun jalan lingkar utara Rp25 miliar.”Dana hibah dari DKI Jakarta itu sangat kami butuhkan, kami berharap kisruh APBD DKI Jakarta sudah selesai,” tukasnya.
Bila akhirnya kisruh APBD DKI ini memengaruhi kucuran dana hibah untuk daerah tetangga. Secara otomatis juga akan berdampak bagi Ibu Kota.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan, ada beberapa efek kisruh APBD DKI, di antaranya pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Sebab aktivitas buang sampah di TPSTS akan terganggu akan terganggu jika biaya kompensasi sampah kepada warga Kota Bekasi sebesar Rp40 miliar tak terbayar oleh DKI Jakarta.
”Dampaknya sangat banyak, sebab kebijakan anggaran DKI berhubungan dengan kepentingan sejumlah wilayah di sekitarnya,” katanya. Selain masalah sampah, lanjut dia, Kota Bekasi juga tengah menunggu dana hibah DKI sebesar Rp200 miliar.
Dana hibah tersebut akan diperuntukkan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, seperti jalan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menambahkan, jika kisruh itu tetap berlanjut maka dana hibah untuk daerah mitra disekitar DKI Jakarta pada tahun ini bisa saja tidak ada.”Kami sangat berharap dengan adanya bantuan hibah dari DKI Jakarta,” tambahnya.
Bantuan hibah itu memang sangat diperlukan oleh Bekasi untuk membangun infrastruktur diwilayah perbatasan dengan DKI Jakarta. Salah satunya pembangunan lanjutan sisi selatan Kalimalang di Jalan KH Noer Alie hingga perbatasan dengan DKI Jakrta di Sumber Arta sebesar Rp60 miliar.
Pembangunan lanjutan jalan penunjang jembatan Tol Bekasi Timur Rp30 miliar. Pembangunan jembatan dan jalan Bojong Menteng Rp8,9 miliar, pembangun jalan lingkar utara Rp25 miliar.”Dana hibah dari DKI Jakarta itu sangat kami butuhkan, kami berharap kisruh APBD DKI Jakarta sudah selesai,” tukasnya.
(whb)
