Ini Syarat Jika E-budgeting DKI Ingin Jadi Percontohan
Jum'at, 20 Maret 2015 - 09:50 WIB
Ini Syarat Jika E-budgeting DKI Ingin Jadi Percontohan
A
A
A
JAKARTA - Penerapan sistem e-budgeting di Pemprov DKI bisa menjadi percontohan bagi daerah lain bila ada sinergi antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, melihat dari rapat pembahasan APBD hasil evaluasi Kemendagri, kemungkinan kisruh yang selama ini terjadi akan segera selesai.
"Bila ada sinergi yang baik antara eksekutif dengan legislatif maka DKI bisa jadi best practise yang perlu dicontoh daerah lain soal penyusunan anggaran," kata Zaki saat dihubungi Sindonews, Jumat (20/3/2015). Menurut Zaki, konsep e-budgeting nantinya bisa diterima sebagai basis penyusunan APBD.
"Penerapan e-budgeting ini sangat revolusioner untuk mewujudkan clean government," tambahnya. Zaki menuturkan, penggunaan e-budgeting harus ada persetujuan antara DPRD dan eksekutif, untuk itu saat ini keduanya tengah duduk bersama input anggaran dengan e-budgeting.
"Jangan lupa e-budgeting jadi program unggulan Jokowi saat pilpres," tutupnya. Untuk diketahui hari ini merupakan batas waktu pembahasan APBD hasil evaluasi Kemendagri.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, melihat dari rapat pembahasan APBD hasil evaluasi Kemendagri, kemungkinan kisruh yang selama ini terjadi akan segera selesai.
"Bila ada sinergi yang baik antara eksekutif dengan legislatif maka DKI bisa jadi best practise yang perlu dicontoh daerah lain soal penyusunan anggaran," kata Zaki saat dihubungi Sindonews, Jumat (20/3/2015). Menurut Zaki, konsep e-budgeting nantinya bisa diterima sebagai basis penyusunan APBD.
"Penerapan e-budgeting ini sangat revolusioner untuk mewujudkan clean government," tambahnya. Zaki menuturkan, penggunaan e-budgeting harus ada persetujuan antara DPRD dan eksekutif, untuk itu saat ini keduanya tengah duduk bersama input anggaran dengan e-budgeting.
"Jangan lupa e-budgeting jadi program unggulan Jokowi saat pilpres," tutupnya. Untuk diketahui hari ini merupakan batas waktu pembahasan APBD hasil evaluasi Kemendagri.
(whb)
