Ahok: Sogok Tuh Pakai Lamborghini
Senin, 02 Maret 2015 - 22:31 WIB
Ahok: Sogok Tuh Pakai Lamborghini
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi enteng tudingan penyuapan senilai Rp12,7 triliun kepada DPRD DKI Jakarta. Kata dia, penyuapan dengan anggaran berbentuk Uninterruptible Power Supply (UPS) adalah hal bodoh.
"Terus gue bego banget sogok pakai UPS, sogok tuh pakai (mobil) Lamborghini dong," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3/2015).
Menurut dia, apa yang sudah dituduhkan kepada dirinya oleh anggota Dewan suatu sikap yang tidak konsisten. "Kemarin (tuduh) Sekda (Sekretaris Daerah), sekarang jadi tuduh gue yang sogok," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket DPRD DKI Jakarta M Ongen Sangaji mengatakan, tujuan ke KPK dan Bareskim untuk melaporkan Ahok mengenai pemalsuan dokumen, dan penyuapan terhadap anggota Dewan.
"Mengenai siapa orang-orang yang dilaporkan nanti kami sampaikan ke KPK dan Bareskrim," kata Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ketua Fraksi Partai Hanura itu menyebutkan suapan Rp12,7 triliun dalam bentuk tanah, alat berat, alat kesehatan pada RAPBD 2015.
"Jika memang ternyata di Kemendagri adalah palsu dokumennya ya kita minta dokumennya kita lanjut lapor ke Bareskrim dan KPK," katanya.
"Terus gue bego banget sogok pakai UPS, sogok tuh pakai (mobil) Lamborghini dong," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3/2015).
Menurut dia, apa yang sudah dituduhkan kepada dirinya oleh anggota Dewan suatu sikap yang tidak konsisten. "Kemarin (tuduh) Sekda (Sekretaris Daerah), sekarang jadi tuduh gue yang sogok," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket DPRD DKI Jakarta M Ongen Sangaji mengatakan, tujuan ke KPK dan Bareskim untuk melaporkan Ahok mengenai pemalsuan dokumen, dan penyuapan terhadap anggota Dewan.
"Mengenai siapa orang-orang yang dilaporkan nanti kami sampaikan ke KPK dan Bareskrim," kata Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ketua Fraksi Partai Hanura itu menyebutkan suapan Rp12,7 triliun dalam bentuk tanah, alat berat, alat kesehatan pada RAPBD 2015.
"Jika memang ternyata di Kemendagri adalah palsu dokumennya ya kita minta dokumennya kita lanjut lapor ke Bareskrim dan KPK," katanya.
(mhd)
