Dana Siluman, Ada Kerjasama Antara Oknum DPRD dan SKPD
Senin, 02 Maret 2015 - 03:08 WIB
Dana Siluman, Ada Kerjasama Antara Oknum DPRD dan SKPD
A
A
A
JAKARTA - Soal anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun yang dilaporkan Ahok ke KPK, ditengarai ada permainan antara oknum DPRD dengan oknum SKPD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan, anggaran siluman diambil 10-15 persen dari masing-masing kegiatan dan digunakan DPRD untuk pembelian Uninterrruptible Power Suply (UPS), pelatihan guru, pengadaan buku trilogi Ahok dan sebagainya.
Sebelumnya, semua itu tidak ada dalam usulan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD). Temuan ini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut termasuk pengadaan 55 UPS pada APBD 2014 yang sebelumnya sudah dicoret dengan total Rp4,3 triliun.
Berdasarkan data yang dimiliki pada 2014, penyelidikan mengarah ke Jakarta Barat lantaran hampir seluruh Sekolah Negeri menggunakan UPS yang azas manfaatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Padahal harga masing-masing peralatan tersebut mencapai Rp6 miliar per unit.
Heru membeberkan, harga UPS yang fasilitasnya sama seperti pengadaan UPS di sekolah negeri tersebut hanya sekitar Rp1,7 miliar.
"Jadi modusnya ini Oknum DPRD bekerjasama dengan Oknum SKPD bagian sarana prasarana, kemudian membuat PT yang dimasukan dalam ULP DKI. kami juga belum tahu kenapa PT-PT tersebut dapat masuk dalam ULP," ungkapnya ketika dihubungi, Minggu (1/3/2015).
Kepala Dinas Pendidikan, Ari Budiman menyatakan jika, pembelian UPS, pelatihan guru, pembelian buku yang muncul dalam APBD DKI 2015 tidak pernah diusulkan dan dibahas oleh jajaranya.
"Seluruh data temuan yang dirilis tidak pernah diusulkan dan tidak ada dalam APBD 2015 usulan Pemprov," tegasnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan, anggaran siluman diambil 10-15 persen dari masing-masing kegiatan dan digunakan DPRD untuk pembelian Uninterrruptible Power Suply (UPS), pelatihan guru, pengadaan buku trilogi Ahok dan sebagainya.
Sebelumnya, semua itu tidak ada dalam usulan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD). Temuan ini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut termasuk pengadaan 55 UPS pada APBD 2014 yang sebelumnya sudah dicoret dengan total Rp4,3 triliun.
Berdasarkan data yang dimiliki pada 2014, penyelidikan mengarah ke Jakarta Barat lantaran hampir seluruh Sekolah Negeri menggunakan UPS yang azas manfaatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Padahal harga masing-masing peralatan tersebut mencapai Rp6 miliar per unit.
Heru membeberkan, harga UPS yang fasilitasnya sama seperti pengadaan UPS di sekolah negeri tersebut hanya sekitar Rp1,7 miliar.
"Jadi modusnya ini Oknum DPRD bekerjasama dengan Oknum SKPD bagian sarana prasarana, kemudian membuat PT yang dimasukan dalam ULP DKI. kami juga belum tahu kenapa PT-PT tersebut dapat masuk dalam ULP," ungkapnya ketika dihubungi, Minggu (1/3/2015).
Kepala Dinas Pendidikan, Ari Budiman menyatakan jika, pembelian UPS, pelatihan guru, pembelian buku yang muncul dalam APBD DKI 2015 tidak pernah diusulkan dan dibahas oleh jajaranya.
"Seluruh data temuan yang dirilis tidak pernah diusulkan dan tidak ada dalam APBD 2015 usulan Pemprov," tegasnya.
(ysw)
