Kemacetan di Jakarta Juga Disumbang Daerah Penyangga
Jum'at, 09 Januari 2015 - 04:29 WIB
Kemacetan di Jakarta Juga Disumbang Daerah Penyangga
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai, pemerintah pusat harus turun tangan ikut mengatasi kemacetan di Jakarta.
"Karena kemacetan Jakarta bukan hanya disebabkan warga Jakarta saja. Tetapi juga daerah penyangga sekitar. Jika pemerintah masing-masing daerah tidak peduli maka kemacetan (Jakarta) akan sulit diatasi," kata Djoko, Kamis (8/1/2015).
Kurang berpihaknya pemerintah daerah dilihat dari tidak adanya sarana angkutan umum yang tidak terintegrasi dengan transportasi massal seperti kereta rel listrik (KRL) atau bus.
"Sehingga masyarakat punya pilihan (transportasi). Kalau sekarang kan tidak ada jadi mereka tidak punya pilihan," ungkap Djoko.
Menurut hemat dia, jika sudah ada sarana moda transportasi yang baik maka secara perlahan masyarakat (commuter) pun akan beralih ke transportasi umum.
Dia pun mengkritik kebijakan pemerintah (lama) yang salah sejak tahun 2005 karena pertumbuhan kendaraan menjadi lebih banyak.
Untuk motor saja, saat ini mencapai 8 juta unit per tahun. Padahal sebelumnya hanya 2-3 juta unit saja per tahun.
"Akibatnya, kendaraan menjadi carut marut dan kecelakaan meningkat juga angka pencurian tinggi," jelasnya.
Kuncinya, kata dia, untuk mengatasi kemacetan adalah dengan pembatasan produksi kendaraan baik roda dua dan empat.
"Karena kemacetan Jakarta bukan hanya disebabkan warga Jakarta saja. Tetapi juga daerah penyangga sekitar. Jika pemerintah masing-masing daerah tidak peduli maka kemacetan (Jakarta) akan sulit diatasi," kata Djoko, Kamis (8/1/2015).
Kurang berpihaknya pemerintah daerah dilihat dari tidak adanya sarana angkutan umum yang tidak terintegrasi dengan transportasi massal seperti kereta rel listrik (KRL) atau bus.
"Sehingga masyarakat punya pilihan (transportasi). Kalau sekarang kan tidak ada jadi mereka tidak punya pilihan," ungkap Djoko.
Menurut hemat dia, jika sudah ada sarana moda transportasi yang baik maka secara perlahan masyarakat (commuter) pun akan beralih ke transportasi umum.
Dia pun mengkritik kebijakan pemerintah (lama) yang salah sejak tahun 2005 karena pertumbuhan kendaraan menjadi lebih banyak.
Untuk motor saja, saat ini mencapai 8 juta unit per tahun. Padahal sebelumnya hanya 2-3 juta unit saja per tahun.
"Akibatnya, kendaraan menjadi carut marut dan kecelakaan meningkat juga angka pencurian tinggi," jelasnya.
Kuncinya, kata dia, untuk mengatasi kemacetan adalah dengan pembatasan produksi kendaraan baik roda dua dan empat.
(ysw)
