Perlu Data Valid untuk Tanggulangi Kemiskinan di Bali

DENPASAR - Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Bali, keberadaan data yang valid dan akurat menyangkut potensi wilayah, permasalahan, dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau data kemiskinan sangat dibutuhkan. Hal itu agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan di masyarakat.

Demikian ditekankan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program dan Data Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah (BPMPD) Provinsi Bali, Rabu (24/12/2014). Rapat digelar bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali.

"Kita harus secara kontinu memperbaharui, memverifikasi, serta menyinkronkan data kemiskinan dengan kabupaten/kota sehingga program yang selama ini kita gelontorkan benar-benar tepat sasaran," jelasnya.

Dia juga menyatakan, data sangat penting dalam penyaluran program. Karena, data yang valid dan jelas akan memudahkan tindak lanjut terhadap program-program prioritas Program Bali Mandara seperti bedah rumah.

Dalam kesempatan tersebut, Sudikerta juga memaparkan serta menyinkronkan data sembilan kabupaten/kota di Bali sampai tahun 2014 terkait jumlah RTS yang belum memiliki rumah layak huni.

Di Denpasar terdapat 77 RTS, Badung (365 RTS), Karangasem (1.537 RTS), Klungkung (765 RTS), Bangli (1.177 RTS), Gianyar (524 RTS), Tabanan (1.156 RTS), Jembrana (681 RTS), dan Buleleng (7.829 RTS).

Namun, ternyata terdapat beberapa perbedaan data yang ada di TKPKD Provinsi Bali dengan data yang ada di kabupaten/kota. Misal, di Karangasem saat ini masih terdapat 6.000 RTS, Klungkung terdapat 565 RTS, serta Buleleng sebanyak 5.037 RTS.

Menanggapi perbedaan tersebut, Sudikerta berharap melalui forum rapat akan disinkronisasi terlebih dahulu, didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota, serta nanti dirangkum oleh BPS Provinsi Bali.

Sementara Kepala BPS Provinsi Bali Panusunan Siregar menegaskan pentingnya pemutakhiran untuk membedakan masyarakat yang tergolong kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, serta rentan miskin.

Mulai Januari sampai Februari 2015, BPS akan meluncurkan program pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) bagi TKPKD.