Motor Dilarang, PT Transjakarta Diminta Tambah Armada Baru
Selasa, 16 Desember 2014 - 05:41 WIB
Motor Dilarang, PT Transjakarta Diminta Tambah Armada Baru
A
A
A
JAKARTA - Efek domino dari larangan sepeda motor itu adalah kebutuhan angkutan umum. Ketersediaan bus tingkat yang 10 unit masih dianggap sedikit.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, maka itu di tahun 2015 perlu ditambah armada baru untuk melayani perjalanan warga.
Ketersediaan angkutan umum dapat juga ditunjang bus Transjakarta. Armada bus itu lebih mudah dikontrol oleh pemerintah dan dianggap lebih baik dibandingkan armada bus non Transjakarta.
"PT Transportasi Jakarta harus menambah armada dalam waktu lebih cepat. Jangan sampai bus massal itu tiba di semester kedua," ujarnya di Jakarta, Senin 15 Desember 2014.
Lebih jauh dari itu, kata Darmingtyas, ke depan akan terjadi perubahan gaya perjalanan masyarakat Jakarta. Terutama di jalan protokol. Sebab, Pemprov DKI akan memberlakukan jalan berbayar elektronik (ERP) di jalan protokol.
Banyaknya pengguna angkutan umum akan berdampak pada ketersediaan trotoar atau jalur pedestrian yang memadai. Selama ini trotoar di Jakarta relatif sempit dan kotor. Hal itu sangat tidak nyaman bagi pejalan kaki.
Pemprov DKI Jakarta perlu mengembangkan lebar trotoar yang ada dan membuatnya aman, nyaman dan bersih. Sehingga warga merasa senang berjalan kaki dengan jarak cukup jauh.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, maka itu di tahun 2015 perlu ditambah armada baru untuk melayani perjalanan warga.
Ketersediaan angkutan umum dapat juga ditunjang bus Transjakarta. Armada bus itu lebih mudah dikontrol oleh pemerintah dan dianggap lebih baik dibandingkan armada bus non Transjakarta.
"PT Transportasi Jakarta harus menambah armada dalam waktu lebih cepat. Jangan sampai bus massal itu tiba di semester kedua," ujarnya di Jakarta, Senin 15 Desember 2014.
Lebih jauh dari itu, kata Darmingtyas, ke depan akan terjadi perubahan gaya perjalanan masyarakat Jakarta. Terutama di jalan protokol. Sebab, Pemprov DKI akan memberlakukan jalan berbayar elektronik (ERP) di jalan protokol.
Banyaknya pengguna angkutan umum akan berdampak pada ketersediaan trotoar atau jalur pedestrian yang memadai. Selama ini trotoar di Jakarta relatif sempit dan kotor. Hal itu sangat tidak nyaman bagi pejalan kaki.
Pemprov DKI Jakarta perlu mengembangkan lebar trotoar yang ada dan membuatnya aman, nyaman dan bersih. Sehingga warga merasa senang berjalan kaki dengan jarak cukup jauh.
(mhd)
